Bupati Sijunjung Batalkan Kelulusan CPNS, Kemenag RI “Tersinggung”

Bupati Sijunjung Batalkan Kelulusan CPNS, Kemenag RI “Tersinggung”
Nina Susilawati memperlihatkan surat pembatalan hasil seleksi CPNS dirinya oleh Bupati Sijunjung.

Tafsirkan PGSD dan PGMI Tak Setara, Bupati Sijunjung Batalkan Kelulusan Nina Susilawati

* Kemenag RI: Jangan Diskriminatif, PGSD dan PGMI Setara

SIJUNJUNG – Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membatalkan kelulusan satu orang peserta seleksi CPNS di Kabupaten Lansek Manih tersebut. Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tersebut adalah Nina Susilawati dengan nomor peserta ujian 54081230000022. Nina Susilawati lulus pada formasi Guru Kelas Ahli Pertama dengan lokasi formasi di SDN 40 Muaro Takung. Pembatalan kelulusan tersebut tertuang dalam sebuah “pengumuman” oleh Bupati Sijunjung dengan nomor: 800/373/BKPSDM-2018 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di Lingkungan Pemkab Sijunjung.

Surat Pembatalan Seleksi CPNS oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.

Dalam surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani langsung Bupati Sijunjung Yuswir Arifin tersebut, kelulusan Nina Susilawati dibatalkan, dengan alasan ijazah Nina Susilawati adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Pemkab Sijunjung menilai PGMI tidak setara dengan PGSD dan menyandarkan “pengumuman” pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan Surat Menteri PAN-RB nomor: B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang tidak memenuhi persyaratan.

“Pengumuman” Bupati Sijunjung Yuswir Arifin tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS karena alasan PGMI dan PGSD tidak “sama” dan setara, membuat Kementerian Agama (Kemenag) “tersinggung”! Hanya berselang satu hari, “pengumuman” Bupati Sijunjung itu, Kemenag RI langsung menjawab dengan surat nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 dengan perihal Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Tak tanggung-tanggung, surat tersebut ditandatangani langsung Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenag RI, M Nur Kholis Setiawan.

Surat Balasan dari Kemenag RI terkait pembatalan hasil seleksi CPNS di Sijunjung.

Surat balasan dari Kemenag RI tersebut memuat empat poin penting. Yakni pertama; berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), satuan pendidikan SD setara dengan MI, dan lulusan sarjana S-1 PGSD setara dengan sarjana S-1 PGMI. Kedua; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan azas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan.

Pada poin ketiga, Kemenag RI menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bagian keempat pasal 23 huruf f, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS. Pada poin keempat; berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 36 tahun 2018, tentang kriteria Penetapan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018, pada pasal 2 huruf b, bahwa proritas penetapan kebutuhan PNS tahun 2018 adalah untuk bidang pendidikan, dan pada penjelasan huruf g angka 3 huruf b, bahwa prinsip pengadaan CPNS adalah adil.

Dari empat poin jawaban dari Kemenag RI tersebut, terlihat jelas bahwa jajaran Kemenag merasa diperlakukan tidak adil dan pendidikan agama dianggap tidak setara dengan pendidikan umum. Bahkan, dalam penutup suratnya, Kemenag RI meminta Bupati Sijunjung untuk mempertimbangkan dan membatalkan surat tersebut atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Surat Kemenag RI tersebut juga ditembuskan ke Menteri Agama, Menteri PAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Nina Susilawati memperlihatkan surat pembatalan hasil seleksi CPNS dirinya oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.

Nina Susilawati menyatakan dirinya bersama keluarga sangat kecewa dengan surat pembatalan dari Bupati Sijunjung tersebut. Menurut wanita dua anak kelahiran 3 Mei 1986 yang lulus PGMI STAI Solok Nan Indah tahun 2014, dengan IPK 3,50 tersebut, berharap keadilan terhadap dirinya. Sebelumnya, dirinya telah melewati serangkaian seleksi mulai dari administrasi, SKD hingga SKB.

“Kami hanya bisa berharap, bupati dan BKPSDM Kabupaten Sijunjung tidak menjadikan PGMI sebagai alasan untuk pembatalan. Karena, sesuai edaran Kemenag dan Kemendikbud sudah jelas yang berhak mengajar di SD itu adalah PGSD dan PGMI. Kami juga berharap BKN tetap berpatokan pada nilai peserta ujian. Kami rakyat kecil yang sangat berharap menjadi PNS,” ujarnya.

Nina Susilawati memperlihatkan surat pembatalan hasil seleksi CPNS dirinya oleh Bupati Sijunjung.

Nina juga memohon, ke depannya agar lulusan dari perguruan tinggi agama tidak lagi mendapatkan diskriminasi. Serta mendapatkan ruang yang sama dengan lulusan dari perguruan tinggi umum. Karena menurutnya, lulusan perguruan tinggi agama juga memiliki kompetensi yang setara.

“Kami mohon, jangan lagi ada diskriminasi. Perguruan tinggi agama juga memiliki kompetensi yang sama. Justru, dengan adanya ditanamkan nilai-nilai agama, generasi masa depan akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Presiden Mahasiswa STAI SNI, Ool Faizin (kanan).

Sementara itu, mantan Presiden Mahasiswa STAI Solok Nan Indah, Ool Faizin, meminta agar Pemkab Sijunjung bijak dalam menyikapi hal ini. Menurutnya, linearisasi perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum sudah jelas.

“Antara PGSD dan PGMI itu, sangat jelas linear atau kedudukannya setara. Kami mohon, jangan matikan kompetensi kami dan jangan hapus kesempatan kami untuk berkiprah di masyarakat, seperti menjadi guru atau di bidang lainnya,” harapnya. (rijal islamy)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply