KOTAKU, Digagas Pemko, Ditolak DPRD, Didukung Masyarakat

KOTAKU, Digagas Pemko, Ditolak DPRD, Didukung Masyarakat

SOLOK – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digagas Pemko Solok bergulir makin alot dan menjadi polemik. Pemantik polemik berawal saat Sidang Paripurna DPRD Kota Solok mengenai Jawaban Pemerintah atas Tiga Ranperda, di Gedung DPRD Kota Solok, Rabu (30/1). Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Bintang Persatuan Keadilan (F-BPK) menolak keinginan Pemko Solok merelokasi pedagang di jalan lingkar Pasaraya Solok, Kawasan Koto Panjang, kompleks Pasaraya Solok, yang akan dijadikan taman pada program KOTAKU. Ditolak dua fraksi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, sejumlah elemen masyarakat, terutama yang berada di kawasan jalan lingkar Koto Panjang, justru mendukung program Pemko Solok tersebut. 

Walikota Solok, Zul Elfian, saat sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Rabu (30/1), menegaskan bahwa program KOTAKU, merupakan upaya Pemko Solok menjadikan Kota Solok sebagai daerah yang bersih, nyaman, asri dan menyenangkan. Menurutnya, Pasaraya Solok, khususnya kawasan jalan lingkar Koto Panjang, merupakan salah satu etalase Kota Solok yang kini kondisinya semrawut dan kumuh.

“Kawasan jalan lingkar Koto Panjang merupakan etalase kota dan kondisinya saat ini sangat kumuh. Untuk itu perlu dilakukan penataan kembali agar lebih tertib, indah dan bersih. Sebagai etalase kota, semestinya masyarakat dapat menghibur diri dan menenangkan pikiran di lokasi itu. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, masyarakat menjadi pusing setelah mengunjungi lokasi tersebut, dan ini selalu dikeluhkan berbagai elemen masyarakat,” ungkapnya. 

Zul Elfian juga mengaskan ada berbagai pertimbangan menjadikan kawasan jalan lingkar Koto Panjang sebagai lokasi program KOTAKU. Di antaranya, pengunjung pasar tradisional Kota Solok semakin menurun dan menyebabkan jual beli berkurang. Kemudian pedagang yang memiliki kios di dalam Pasaraya Solok, justru berjualan di luar sehingga kios-kios menjadi kosong. Berdasarkan kenyataan ini, maka bangunan-bangunan kios yang berada di atas saluran air perlu ditata, agar slauran air mudah dibersihkan.

“Untuk mengoptimalkan program KOTAKU ini, Pemko Solok telah menyiapkan pasar penampungan di Simpang Rumbio dan pasar modern yang masih kosong sebagai areal relokasi pedagang. Jadi kita tidak merelokasi mereka tanpa solusi,” tegasnya.

Program KOTAKU itu sendiri merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Angry Nursya

Rencana Pemko ini mendapat penolakan dari DPRD Kota Solok. Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Solok, Angry Nursya, menilai rencana tersebut jauh dari substansi atas kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, untuk pembenahan kawasan Pasar Raya Solok agar nyaman dan bersih memang perlu didukung, namun bukan dengan cara main gusur dan memindahkan para pedagang ke lokasi lain.

“Menata kawasan Pasaraya Solok memang sangat diperlukan. Namun nasib para pedagang juga mesti diperhatikan. Pemko Solok terkesan memaksakan program tersebut agar tetap berjalan. Padahal ada 143 kios milik pedagang yang terkena dampaknya. Kalau alasan berkurangnya pengunjung pasar menyebabkan jual beli menurun atau pasar rakyat dan pasar semi modern yang hingga saat ini masih kosong, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggusur para pedagang,” ujarnya.

Angry Nursya juga menilai, penyebab pasar semi modern kosong hingga saat ini sudah jelas ada penyebabnya, dan itu yang sampai saat ini tidak mampu diselesaikan oleh Pemko Solok. Belum lagi pasar penampung di Simpang Rumbio yang hingga kini juga belum jelas duduk persoalannya.

“Seharusnya, dalam persoalan ini Pemko Solok mesti melihat kenyataan yang ada, bahwa para pedagang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Jangan terkesan ‘rancak di labuah’ (bagus di luar,red), sementara kondisi ekonomi masyarakat sulit. Kita meminta Pemko mengkaji kembali rencana merelokasi pedagang tersebut,” ujarnya.

Herdiyulis

Penolakan juga disampaikan Anggota F-BPK, Herdiyulis. Ketua DPC PPP  Kota Solok itu menyatakan pihaknya tidak setuju jika program KOTAKU akan mengganggu kenyaman masyarakat yang sudah ada dan beraktivitas selama ini di lokasi tersebut.

“Alihkan program tersebut ke tempat lain atau lokasi lain. Masih banyak lokasi di Kota Solok yang sesuai dengan program tersebut,” imbuhnya.

Herdiyulis juga menyatakan Pemko Solok seharusnya memperbaiki drainase. Sebab katanya, sering banjir saat hujan. Terutama di seberang jalan Koto Panjang.

“Semenjak dicor, jalan lingkar malah bikin banjir. Kalau lokasi pedagang yang ada sekarang yang akan direlokasi, selama ini aman-aman saja dan tidak menimbulkan banjir, sejak tahun 80an malah, tanyalah kepada pedagang,” ungkapnya.

Menyikapi penolakan dari legislatif tersebut, Walikota Solok Zul Elfian menegaskan bahwa program KOTAKU telah dikaji secara matang dan teliti. Zul Elfian mengingatkan bahwa dalam program tersebut, Pemko Solok tidak melarang untuk berdagang, melainkan akan melakukan penataan pada kawasan kumuh, dan sekaligus akan melakukan pemugaran demi terciptanya suasana pasar yang nyaman, aman, tertib, bersih, dan ramah lingkungan.

“Program KOTAKU adalah sebuah program penataan kawasan kumuh. Program ini telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kawasan Koto Panjang dan Pasar Pandan Air Mati (PPA), menjadi prioritas utama lokasi pelaksanaan program. Sebab, kawasan di dua kelurahan itu, memenuhi kategori dan syarat kawasan yang dapat menerima pembiayaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya. 

Saat ini, kondisi di Koto Panjang dan PPA, memang sangat semrawut. Pasalnya, dua kelurahan tersebut, bersisian langsung dengan Pasaraya Solok. Saluran air yang selalu tersumbat dan pedagang yang memakai jalan untuk berdagang, menimbulkan bau kurang sedap sepanjang waktu. Apalagi di musim hujan. Dalam melaksanakan program KOTAKU Pemko Solok harus melakukan relokasi pedagang atau kios kios yang posisinya berada di atas saluran air yang ada di kawasan Pasaraya Solok.

“Pasaraya Solok merupakan salah satu etalase kota yang harus disajikan dengan baik dan matang. Karena itu sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk kelanjutan program tersebut,” tegas Zul Elfian.

Syofiar Syam

Komentar mengejutkan justru datang dari elemen masyarakat di sekitar Pasaraya Solok, khususnya masyarakat Kelurahan Koto Panjang. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Koto Panjang, Syofiar Syam, menyatakan pihaknya sangat mendukung program KOTAKU yang digagas Pemko Solok di daerahnya. Menurutnya, apapun program pembangunan yang dilakukan oleh pemko Solok, asalkan pembangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, akan didukung penuh masyarakat.

“Program KOTAKU, merupakan program bagus. Karena pada intinya mengajak masyarakat atau siapa saja untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tertib, dan menjadikan Kota Solok lebih baik lagi. Tapi, tentu saja, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan dan musyawarah yang matang, agar dalam perjalanannya tidak ada yang dirugikan. Misalnya, saat program berjalan, akan ada sterilisasi di lokasi. Sehingga, akan ada pemindahan dan relokasi pedagang. Tentu harus dipertimbangkan juga, tempat penampungan itu juga mudah dijangkau pembeli dan pengunjung. Sehingga transaksi jual beli pedagang tidak mandeg,” tegasnya.

Syofiar Syam juga meminta Pemko Solok mencarikan solusi yang tidak merugikan pedagang dan masyarakat. Terkait program KOTAKU, Syofiar juga meminta, Walikota Solok maupun perwakilan Pemko Solok, membangun dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan pedagang.

“Pada intinya masyarakat Koto Panjang mendukung setiap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemko. Tapi, kami meminta, sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sebab, dampak pembangunan tersebut, baik positif maupun nagatif, akan dirasakan masyarakat dan pedagang,” ujarnya. (rijal islamy)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply