Polres dan Pemko Minta Masjid se-Kota Solok “Steril”

Polres dan Pemko Minta Masjid se-Kota Solok “Steril”

Pengurus Masjid se-Kota Solok Minta Bawaslu Sosialisasi Teknis

SOLOK – Pemko Solok melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bag Kesra) mengumpulkan para pengurus masjid dan mushalla se-Kota Solok di Aula Pertemuan Masjid Agung Al Muhsinin, Senin (4/2). Sebanyak 55 orang pengurus masjid dan mushalla tersebut dikumpulkan dalam kegiatan silaturahmi dirangkai diskusi tentang aturan mengenai larangan kampanye politik di masjid dan mushalla menghadapi Pemilu 17 April mendatang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok Fidlywendi Alfi, Kabag Kesra Pemko Solok Heppy Dharmawan, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, dan Ketua Bawaslu Kota Solok Triati.

Walikota Solok, Zul Elfian Dt Tianso

Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso mengapresiasi dan meminta dukungan seluruh pihak untuk menjaga kesejukan dan kedamaian di Kota Solok, terutama dalam masa kampanye Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Zul Elfian juga meminta seluruh elemen di Kota Solok untuk menjauhkan Kota Solok dari fitnah, berita bohong dan perbuatan menggunjing atau membuka aib sesama muslim.

“Aturannya sangat jelas. Berpolitik perlu, tapi jangan sampai merusak silaturahmi. Apalagi di rumah ibadah, yang harus terjaga kesuciannya. Jangankan fitnah, berita bohong dan menggunjing saja efeknya sangat besar bagi silaturahim. Bergunjing, atau membuka aib saja ditegaskan sama halnya dengan memakan bangkai saudara sendiri,” tegasnya.

Zul Elfian meminta kepada pengurus masjid untuk mendukung Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam mencegah kampanye di masjid dan menghiasi masjid dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan. Yakni ceramah yang mempersatukan umat, bukan yang memecah belah umat serta menjadi muslim yang menjadi rahmat tidak hanya bagi sesama manusia tetapi juga bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin).

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, menghimbau kepada pengurus masjid se-Kota Solok untuk berperan aktif mencegah dimanfaatkannya masjid oleh kepentingan individu atau kelompok untuk berkampanye, menodai kesucian masjid untuk meraih kekuasaan dan mendegradasi fungsi masjid menjadi arena untuk mencari suara dan membalut kampanye hitam dengan nuansa dakwah.

Kapolres yang merupakan warga kehormatan Kota Solok bergelar Dt Pandeka Rajo itu, juga mengharapkan partisipasi pengurus masjid berperan aktif untuk mencegah adanya ceramah-ceramah yang bersifat provokatif, mencela, menghina, mengolok-olok, menebar kebencian, fitnah, hoax, isu SARA dan menggunakan kata-kata yang buruk dan menyebut seseorang atau partai dengan panggilan-panggilan yang buruk. Dony juga mengingatkan, Gakkumdu Kota Solok yang terdiri dari Polres, Bawaslu dan Kejaksaan akan menindak tegas bila terjadi kampanye di tempat ibadah. 

“Gakkumdu akan mengatensi setiap ada kegiatan yang berpotensi melanggar aturan dan perundang-undangan. Baik UU Pemilu, KUHP, maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Gakkumdu akan memproses dengan cepat,” tegasnya.

Saat tensi dan perhatian para pengurus masjid dan mushalla mulai meninggi, Dony Setiawan dengan gayanya yang khas, melempar apresiasi kepada seluruh hadirin. Perwira asal Palembang tersebut mengapresiasi seluruh pengurus masjid dan mushalla se-Kota Solok yang sejauh ini menurutnya telah berperan aktif mencegah adanya kampanye di masjid dan mushalla. Dengan mimik wajah yang simpatik dan bahasa “minta bantu”, Dony mengimbau agar hal ini tetap dipertahankan.

“Mari kita pertahankan hal ini bersama-sama. Untuk menjaga konstelasi dan eskalasi politik yang sehat, mencegah potensi konflik sejak dini, serta bersama menciptakan Pemilu yang sejuk dan damai,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati, memberikan pencerahan tentang ketentuan mengenai larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h dan pasal 521 UU Tahun 2017 Tentang Pemilu. Triati juga mengingatkan ada sanksi pidana terhadap UU tersebut, yakni dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Triati juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Bawaslu mengutamakan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Terkait hal ini, Triati mengharapkan partisipasi pengurus masjid agar berperan mencegah kampanye di masjid.

“Pengurus masjid dan mushalla mempunyai kapasitas untuk mencegah adanya tindakan kampanye politik di masjid dan mushalla. Para pengurus, setidaknya mengetahui latar belakang penceramah yang diundang. Serta dapat meminta secara langsung kepada penceramah untuk tidak berkampanye di masjid,” ungkapnya. 

Acara silaturahmi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Para pengurus masjid dan mushalla akhirnya menegaskan komitmen bersama untuk mendukung pencegahan kampanye di masjid. Mereka juga meminta Bawaslu mengagendakan lebih lanjut pencerahan yang lebih teknis lagi kepada pengurus masjid.

“Kita meminta Bawaslu melakukan pencerahan atau sosialisasi yang lebih teknis lagi. Sehingga, pengurus masjid dapat mengingatkan penceramah agar tidak melanggar UU Pemilu dan UU terkait lainnya,” ujar salah seorang pengurus masjid.

Ust. Boby Gustiadi

Sebelumnya, Da’i muda asal Kota Solok, Boby Gustiadi mengajak seluruh elemen di Kota Solok untuk menjaga kedamaian dan kerukunan. Terutama di masa kampanye saat ini. Terkait aktivitas berpolitik di dalam masjid, Boby menegaskan, sesuai dengan ajaran agama dan aturan bernegara, berpolitik di dalam masjid diperbolehkan. Namun dengan syarat, untuk pendidikan dan etika berpolitik. Yang tidak diperbolehkan menurutnya adalah berpolitik praktis, seperti mengajak atau mengarahkan ke salah satu calon atau golongan.

“Pada dasarnya berpolitik adalah suatu hal yang baik untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Akan tetapi masjid merupakan Rumah Allah. Tempat kita beribadah. Untuk itu, kita hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau ibadah. Seperti shalat, menyebut Asma Allah, membaca Alquran, bershalawat, zikir dan ibadah lainnya.

Termasuk salah satu zikir yaitu majelis ilmu atau majlis taklim atau pengajian. Nah, apabila ada ceramah ataupun pembicaraan politik di dalam masjid itu diperbolehkan. Selama itu adalah pembicaraan pendidikan dan etika politik,” ujarnya. (rijal islamy)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply