Hadapi Pemilu, Bawaslu Kota Solok Kumpulkan Tukang Ojek

Hadapi Pemilu, Bawaslu Kota Solok Kumpulkan Tukang Ojek

SOLOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok memberikan sosialisasi kepada tukang ojek se-Kota Solok, di Hotel Taufina Kota Solok, Sabtu (23/3). Sosialisasi ini dihadiri Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, Anggota Bawaslu Rafiqul Amin dan perwakilan tukang ojek se-Kota Solok. 

Pemberian sosialisasi kepada tukang ojek se-Kota Solok, menurut Triati didasarkan karena tukang ojek sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Senantiasa bertemu berbagai lapisan masyarakat dan komunikasi intens dengan pengguna jasanya. Selain itu, Triati menyebut tukang ojek sangat rawan dijadikan kendaraan politik bagi peserta Pemilu.

“Tukang ojek, merupakan elemen yang sangat rawan dijadikan kendaraan politik. Namun, di sisi lain, mereka juga elemen yang sangat efektif dalam mensosialisasikan Pemilu. Kita sangat berharap, mereka bisa mensosialisasikan Pemilu tanpa pelanggaran,” ujarnya. 

Dalam sosialisasi tersebut, Triati juga menekankan dampak pelanggaran Pemilu yang berujung ke ranah pidana. Sesuai dengan UU Pemilu No.7 tahun 2017, Peraturan Bawaslu No.7 tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu No.31 tahun 2018. Sehingga, Triati berharap Pemilu 2019 di Kota Solok bisa minim pelanggaran Pemilu. Triati juga menegaskan bahwa kinerja Bawaslu bukan dinilai berdasarkan jumlah kasus, tapi bagaimana mencegah agar tak terjadi kasus pelanggaran Pemilu.

“Masyarakat harus melapor tertulis.
Proses harus cepat bersama Polri dan Kejaksaan. Nanti akan dinilai apakah kasusnya di pelanggaran etik, administrasi atau pidana Pemilu. Kita harapkan masyarakat dan kader parpol sama-sama menjaga ketertiban kampanye. Jumlah personel Bawaslu Kota Solok berjumlah tiga orang, Panwaslu kecamatan tiga orang, dan Panwaslu kelurahan satu orang perkelurahan. Dengan personel sebanyak itu tidak akan cukup untuk mengawasi pelaksanaan pemilu mengingat daerah yang luas dengan total penduduk cukup besar. Karena itu seluruh elemen masyarakat baik pemuda, niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama dan cerdik pandai perlu ikut mengawasi pemilu. Termasuk pemerintah dan TNI-Polri,” ujarnya. 

Triati juga menjelaskan bahwa sesuai UU Pemilu, penyelenggaraan Pemilu terdiri dari tiga unsur yakni KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, dan DKPP sebagai lembaga yang menangani pelanggaran Kode etik penyelenggara Pemilu.

“Bawaslu dan jajaran tidak akan bisa bergerak tanpa peran serta masyarakat. Tanpa laporan masyarakat, tanpa peran serta masyarakat untuk memberitahukan hal ini kepada Bawaslu dan jajaran atau juga KPU dan jajaran, maka akan sulit mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Intinya, agar masyarakat tahu apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam setiap tahapan. Sehingga hal ini mengurangi atau menghindari kecurangan maupun pelanggaran. (rijal islamy)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply