Yutris Can: Perempuan Minangkabau Barometer Demokrasi

Yutris Can: Perempuan Minangkabau Barometer Demokrasi
Yutris Can Ketua DPRD Kota Solok.

SOLOK – Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, menegaskan bahwa perempuan Minangkabau, khususnya di Kota Solok harus memposisikan diri sebagai decision maker (pengambil keputusan) dalam pembangunan di Kota Beras Serambi Madinah. Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok tersebut, mengharapkan penguatan peran perempuan juga terjadi di helatan Pemilu 17 April 2019 mendatang. Saat ini, di DPRD Kota Solok periode 2014-2019, hanya terpilih 1 orang perempuan dari 20 legislator. Yakni, Hj Nurnisma dari Partai Golkar Dapil Lubuk Sikarah. Ke depan, Yutris Can berharap, akan lebih banyak lagi kaum perempuan mengisi lembaga DPRD. Baik Kota Solok, Sumbar DPR RI dan DPD.

“Sebenarnya, posisi perempuan di Minangkabau sangat strategis. Dengan sistem matrineal yang kita anut, perempuan Minangkabau merupakan barometer dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, hal itu terasa sangat minim dalam bidang politik atau di lembaga DPRD. Ke depan, kita berharap para perempuan, khususnya di Kota Solok, akan lebih banyak lagi dipercaya menjadi wakil rakyat,” harap pria yang juga Ketua PMI Kota Solok ini.

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, saat Sosialisasi Peningkatan SDM Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Kubung Tigobaleh, Kota Solok, Senin (25/2).

Meski minim di legislatif, kiprah perempuan di Kota Solok di lembaga eksekutif dan elemen lain, sangat memberi warna. Di Pemko Solok misalnya, sejumlah “srikandi” menduduki posisi strategis. Sejumlah nama di antaranya; Erlinda yang menjabat Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu, Mursiati sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Elvy Basri sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Rosavella Yohariza sebagai kepala Dinas Sosial, serta Susweni yang kini menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi.

Di lembaga lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, kini dipimpin oleh Triati. Perempuan yang juga pernah menjadi komisioner KPU Kota Solok. Sementara itu, di KPU Kota Solok, salah satu komisioner juga nemiliki wakil dari kaum hawa, yakni Susilawati. Di instansi lain, ada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang dipimpin Rizka Adhiati. Serta Direktur Utama RSUD M Natsir Solok yang dikomandani Ernoviana.

Yutris Can
Ketua DPRD Kota Solok.

Khusus di legislatif, saat ini sebanyak 96 caleg perempuan bertarung memperebutkan 20 kursi di DPRD Kota Solok periode 2019-2024. Selain Nurnisma, sejumlah nama familiar ikut serta dalam eskalasi politik legislatif. Mereka di antaranya Darlindawati, istri dari mantan Walikota Solok Irzal Ilyas yang maju dari Dapil Lubuk Sikarah via Partai Demokrat. Kemudian Rika Hanom, mantan Anggota DPRD Kota Solok yang maju dari Partai Gerindra Dapil Tanjung Harapan. Bahkan, istri Wakil Walikota Solok Reinier, Elfia Safitri, ikut bertarung di pentas politik DPRD Kota Solok melalui Partai PKPI Dapil Lubuk Sikarah.

“Meski sama-sama kontestan, secara pribadi, saya berharap mereka bisa meyakinkan para pemilih, agar bisa duduk di legislatif nantinya. Sehingga, mereka sebagai Caleg, tidak hanya untuk mencukupi kuota 30 persen. Karena perempuan merupakan barometer demokrasi,” ungkap Yutris Can.

Hj Nurnisma
Anggota DPRD Kota Solok

Sementara itu, Nurnisma yang menjadi satu-satunya wakil perempuan di DPRD Kota Solok periode 2014-2019, mengaku sangat senang dengan sangat aktifnya pergerakan politik dari Caleg perempuan di Kota Solok. Sebelumnya, perempuan yang akrab dipanggil “Bu Hajjah” dan “Bundo” itu, telah membuktikan diri mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat Kota Solok. Nurnisma sebelumnya juga pernah terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Hanura, periode 2009-2014. Sebagai satu-satunya perempuan yang duduk di DPRD Kota Solok, Nurnisma didapuk sebagai figur “Bundo” bagi anggota DPRD Kota Solok dan mitra kerja di Pemko Solok. Bundo juga menjadi figur penyejuk dan solusi terhadap “ketegangan” yang sering kali terjadi di DPRD dan mitra kerja di Pemko Solok.

“Sebagai perempuan satu-satunya di DPRD Kota Solok, saya harus mengambil peran ini. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil di DPRD, tentu harus mempertimbangkan aspek perasaan dan feminisme. Sehingga, setiap keputusan bisa menyenangkan dann menenangkan semua pihak. Asalkan dengan maksud yang sama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Nurnisma juga mengharapkan keterwakilan kaum perempuan di Kota Solok terus meningkat ke depannya. Tidak hanya keterwakilan di 30 persen saat pemilihan legislatif, tapi juga keterwakilan minimal 30 persen di kursi DPRD. Nurnisma berharap, peran perempuan di Kota Beras Serambi Madinah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif.

“Sebagai kota yang sedang berkembang, Kota Solok memiliki SDM yang mencukupi untuk bisa bersaing dengan kaum pria. Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana potensi itu, bisa terus diasah dan dikembangkan. Lalu mendapatkan fasilitasi. Yakinlah, perempuan dan laki-laki punya kemampuan yang sama dan siap bersaing untuk perannya membangun daerah,” ujarnya.

Sosialisasi Peningkatan SDM Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Kubung Tigobaleh, Kota Solok, Senin (25/2).

Pada Senin (25/2) lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok menggelar Sosialisasi Peningkatan SDM Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Kubung Tigobaleh, Kota Solok. Kegiatan ini dihadiri dihadiri oleh Wakil Walikota Solok Reinier, Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, KPU Propinsi, KPU Kota Solok, Ketua Panwaslu Triati dan Anggota Perempuan Parpol di Kota Solok. Dalam kegiatan itu, para pembicara/narasumber “kompak” mengatakan bahwa keterpilihan perempuan di parlemen yang dirasa masih sangat kurang dan masih jauh dari target.

Kepala DPPPA Kota Solok, Delfianto, mengharapkan dengan adanya sosialisasi kegiatan peningkatan SDM Anggota KPPI Kota Solok ini, dapat mendorong semangat calon legislatif perempuan untuk meningkatkan daya saing dalam melakukan kampanye politik. Sehingga bisa meraih kursi DPRD pada pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Keterpilihan perempuan di legislatif akan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang responsif gender. Sehingga bisa menjamin manfaat sumber daya pembangunan yang berkeadilan, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai dimensi pembangunan,” ujar Delfianto. (rijal islamy)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply