Bawaslu: Caleg yang Terbukti Money Politics akan Dicoret

Bawaslu: Caleg yang Terbukti Money Politics akan Dicoret

SOLOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan akan memberikan sanksi bagi para caleg yang terbukti melakukan money politics (politik uang), seperti serangan fajar di Pileg 2019. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin, menyebut, konsekuensi terberat yang akan diberikan kepada pelaku adalah mencoret namanya dari daftar caleg.

“(Apabila) sudah terbukti bersalah dan sudah inkrah, kemudian KPU memutus mencoret yang bersangkutan dari daftar caleg,” kata Afif di Kantor KPU, Jakarta Pusat, dikutip kumparan.com.

Mochammad Afifudin,
Anggota Bawaslu RI

Selain dicoret dari daftar caleg, pelaku serangan fajar juga bisa dikenai hukuman pidana. Masalah hukuman tersebut, sebenarnya sudah tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 286 Ayat 1-4 yang berbunyi:

(1) Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

(2) Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Rapat Gakkumdu SG1 (Sentra Gakkumdu Tahap 1) di Kantor Bawaslu Kota Solok yang dipimpin Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati, dan dihadiri personel Polres Solok Kota dan Kejaksaan Negeri Solok, Selasa sore (16/4).

Di Kota Solok, Sumatera Barat, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok segera menetapkan tersangka untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) politik uang (money politics) Pemilu 2019 di Kota Solok. Gakkumdu yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Solok Kota dan Kejari Solok, sebelumnya telah menggelar Rapat SG1 (Sentra Gakkumdu Tahap 1) untuk kasus OTT terhadap JE, kerabat sekaligus tim pemenangan salah satu Caleg DPRD Kota Solok, Senin dinihari (15/4) lalu. Dalam rapat SG1 pada Selasa (16/4) tersebut, membahas keterpenuhan syarat formil dan syarat materil dari kasus tersebut. Dalam rapat tersebut, semua unsur, yakni Bawaslu, Polres Solok Kota dan Kejari Solok sepakat bahwa syarat formil dan materil terpenuhi.

Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati menyatakan setelah menyepakati keterpenuhan syarat formil dan materil, Gakkumdu Kota Solok sudah melakukan klarifikasi ke sejumlah orang yang terkait dengan OTT pada Senin dinihari (15/4) tersebut. Triati juga menegaskan bahwa kasus tersebut tetap akan berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Triati juga menepis pihaknya tidak serius dalam menangani kasus ini.

Mengenai dampak kasus ini terhadap Caleg yang terkait kasus ini, Triati menyatakan pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak. Namun Triati menegaskan bahwa proses di Gakkumdu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Keputusan final tetap di vonis pengadilan.

“Kita fokus menjalankan proses. Keputusan tetap di vonis pengadilan. Jadi, terkait dampak kepada Caleg, kita belum bisa memberikan komentar. Namun yang jelas, kasus money politics adalah pelanggaran serius dalam pidana Pemilu,” ujarnya.

Ilham Eka Putra
Komisioner KPU Kota Solok

Komisioner KPU Kota Solok, Ilham Eka Putra, saat dikonfirmasi terkait kasus money politics salah satu Caleg di Kota Solok, menyatakan pihaknya tetap mengikuti proses di Gakkumdu. Ilham Eka Putra menyatakan pihaknya menunggu keputusan inkrah dari pengadilan.

“Untuk prosesnya, KPU menunggu keputusan pengadilan yang telah inkrah. KPU akan menjalankan keputusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap satu pelaku politik uang (money politic) di Kota Solok, Senin dinihari (15/4). Kasus ini langsung ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok yang terdiri dari Bawaslu Kota Solok, Polres Solok Kota dan Kejari Solok. Selain OTT, dua kasus lainnya, juga sedang ditangani Gakkumdu Kota Solok.

Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati, menyatakan Gakkumdu tengah memproses kasus tersebut. Triati menyatakan data identitas, barang bukti dan tempat kejadian belum bisa diungkap. Hal ini menurutnya demi menjaga keamanan dan kelengkapan alat bukti agar tidak hilang.

“Benar telah terjadi tangkap tangan oleh Tim Gakkumdu Kota Solok. Secara aturan, hal ini diserahkan ke Bawaslu Kota Solok, untuk selanjutnya akan dibahas di Sentra Gakkumdu. Karena ini masih dalam proses, maka identitas, BB, TKP penangkapan, masih belum bisa diungkap. Demi menjaga keamanan dan juga kelengkapan bukti lainnya agar tidak hilang,” ujar Triati, singkat.

Dari informasi yang beredar di lapangan, seorang pelaku berinisial JE, ditangkap jajaran Polres Solok Kota. Pria paruh baya itu, disebut-sebut merupakan kerabat dari seorang Caleg perempuan yang diduga terlibat dalam politik uang (money politic). 

Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam Pasal 522 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Yakni; “Setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat jta rupiah)”.

Temuan tiga kasus ini, seakan membuktikan prediksi indeks kerawanan Pemilu (IKP) di Kota Solok oleh Bawaslu RI beberapa hari lalu. Dari data IKP tersebut, Kota Solok, menempati peringkat ke-4 daerah yang dinyatakan rawan money politics (politik uang) se-Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Kota Solok juga dinyatakan rawan dalam partisipasi pemilih, mencoblos berulang dan menggantikan orang yang tidak ikut memilih (golput).

Sebelumnya, Bawaslu RI merilis hasil pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, yang dimuat situs resmi Bawaslu RI, Jumat(12/4). Dalam rilis tersebut, pada tingkat kabupaten/kota, ditemukan delapan daerah masuk kategori kerawanan tinggi. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Jayapura di Papua  dengan skor 80,21, Kabupaten Lembata di NTT (72,04), Kabupaten Mamberamo Raya di Papua (69,66), Kota Solok di Sumatera Barat (68,59), Kabupaten Intan Jaya di Papua (68,52), Kabupaten Bogor di Jawa Barat (67,64), Kabupaten Tolikara di Papua (67,44) dan Kabupaten Nduga di Papua(66,88).

Untuk tingkat Provinsi  hasil pemutakhiran IKP 2019 yang  dirilis Bawaslu menyebutkan, pada skala provinsi, Provinsi Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dengan skor 55,08 (29 kabupaten/kota). Selain Papua, ada 15 provinsi lain yang skor IKP-nya lebih tinggi dari rata-rata skor nasional. 15 daerah itu adalah Aceh (50,27), Sumatera Barat (51,72), Kepulauan Riau (50,12), Jambi (50,17), Bengkulu (50,37), Banten (51,25), Jawa Barat (52,11), Jawa Tengah (51,14), Daerah Istimewa Yogyakarta (52,67), Kalimantan Utara (50,52), Kalimantan Timur (49,69), NTT (50,76), Sulawesi Utara (49,64), Sulawesi Tengah (49,76), dan Sulawesi Selatan (50,84).

Terkait OTT money politics di Kota Solok, Bawalu RI sebelumnya juga telah merilis 19 OTT money politics se-Indonesia. Dalam data tersebut, 1 kasus terjadi di Kota Solok yang merupakan satu-satunya kasus di Sumbar. (PN-001)

OTT Money Politics 2019
1. OTT di Ciamis, Jawa Barat atas nama JMS caleg DPRD dari Gerindra.
2. OTT Tapanuli Selatan atas nama HH untuk caleg Gerindra.
3. OTT di Kota Solok, Sumatera Barat atas nama JE untuk caleg Gerindra.
4. OTT di Sumatera Utara kepada 13 relawan caleg DPRD Partai PKS.
5. OTT di Pangandaran Jawa Barat (nama tidak disebutkan).
6. OTT di Bandung Jawa Barat (nama tidak disebutkan).
7. OTT di Lombok Timur atas nama MAA untuk caleg DPRD PKS.
8. OTT di Kepulauan Riau atas nama NN dan AS untuk caleg Gerindra.
9. OTT di Ponorogo Jawa Timur atas inisial A.
10. OTT di DKI jakarta atas nama CL, DL dan MT caleg Gerindra.
11. OTT Lamongan Jawa Timur atas nama OR dan IS.
12. OTT di Nias Sumatera Utara atas nama MH, KTB, FL dan DE untuk caleg Gerindra.
13. OTT di Probolinggo Jawa Timur atas nama RB dan SW untuk caleg Gerindra.
14. OTT di Purworejo Jateng atas nama G untuk caleg PKS.
15. OTT di Kudus Jateng atas nama AS dan AH untuk caleg Gerindra.
16. OTT di Pekanbaru, Riau atas nama FEI, SA, FA dan DA untuk caleg Gerindra.
17. OTT di Sleman Yogyakarta atas nama MLP untuk pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno.
18. OTT di Makassar atas nama SA, MA, MR, MN dan AY.
19. OTT di Buton atas nama MB dan LAS untuk Caleg PAN.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply