Pidana Pemilu, Caleg Gerindra Kota Solok Divonis Bersalah

Pidana Pemilu, Caleg Gerindra Kota Solok Divonis Bersalah

SOLOK – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Heltiana Rahmi (24), dinyatakan bersalah dalam kasus pidana Pemilu, di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solok, Senin (8/4). Caleg nomor urut 6 dari daerah pemilihan (Dapil) II Tanjung Harapan, Kota Solok tersebut, divonis 4 bulan kurungan penjara dengan masa percobaan 8 bulan, serta denda Rp 5 juta, subsider 2 bulan penjara. Heltiana Rahmi divonis bersalah melanggar pasal 492 juncto pasal 276 ayat (2) juncto pasal 275 ayat (1) huruf f, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Kasus pidana Pemilu Heltiana Rahmi, berawal dari laporan yang masuk ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, terkait kampanye Pemilu di luar jadwal. Yakni pemuatan iklan di sebuah stasiun televisi, medio Februari 2019. Padahal, masa kampanye di media massa hanya diperbolehkan sejak 24 Maret hingga 13 April 2019.

Awalnya, kasus pidana Pemilu ini merupakan hasil pengawasan Bawaslu Kota Solok. Temuan Bawaslu ini kemudian dilanjutkan dengan laporan ke Polres Solok Kota. Dengan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/71/III/2019/Polres Solok Kota, tanggal 8 Maret 2019. Laporan ini kemudian diproses dan Kejaksaan Negeri Solok mengeluarkan surat Nomor: B-579/N.3.15/Epp.3/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, perihal hasil penyidikan tersangka Heltiana Rahmi sudah lengkap (P-21). Kemudian dilanjutkan dengan Surat Pengantar dari Satreskrim Polres Solok Kota Nomor: R/217/IV/2019 -Reskrim tanggal 1 April 2019. 

Vonis Heltiana Rahmi lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sesuai pasal 492 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi; “Setiap orang yang denngan sengaja melakukan kampaye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Triati
Ketua Bawaslu Kota Solok

Atas putusan ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Triati, menyatakan vonis bersalah yang dikeluarkan PN Kota Solok, membuktikan bahwa telah terjadi pidana Pemilu di Kota Solok. Triati juga menyebut vonis tersebut merupakan bagian penegakan keadilan Pemilu. Sehingga, masyarakat dan peserta Pemilu tahu tentang aturan main Pemilu.

“Vonis bersalah tersebut, membuktikan bahwa memang telah terjadi pidana dan pelanggaran Pemilu. Selama prosesnya, kita terus mengawal dan memberikan bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu, yakni kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Iptu Defrianto
Kasat Reskrim Polres Solok Kota.

Sementara itu, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo melalui Kasat Reskrim Polres Solok Kota Iptu Defrianto, mengharapkan peran aktif masyarakat dalam penegakan aturan Pemilu 2019. Sehingga, bisa tercipta Pemilu yang berkualitas, berintegritas dan berkeadilan.

“Bantuan dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pemilu,” ujarnya. (PN-001)

Tags: , , , , , , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply