HMI dan BEM UMMY Solok “Geruduk” DPRD Kota Solok

HMI dan BEM UMMY Solok “Geruduk” DPRD Kota Solok

SOLOK – Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Solok dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok melakukan aksi damai dan berorasi di Kantor DPRD Kota Solok, Rabu sore (29/5/2019). Sambil berorasi, puluhan HMI ini juga membentangkan poster yang bertuliskan: “Selamatkan Indonesia”, serta bendera merah putih dan bendera HMI. Dalam orasinya, mereka meneriakkan keprihatinan atas kondisi pesta demokrasi di Indonesia beberapa waktu lalu dan kondisi di Kota Solok itu sendiri. Peserta orasi yang tergabung dalam HMI dan mahasiswa UMMY Solok melakukan long march dari Sekretariat HMI, Jalan Hamka, Lukah Pandan, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah lalu “geruduk” kantor DPRD Kota Solok di Jalan Syamsu Tulus, Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok.

Di depan gedung DPRD Kota Solok, mahasiswa dan HMI melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, salah satu peserta aksi yang merupakan ketua umum HMI Kota Solok, Candra Irawan dan Presiden Mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), Hayadi menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa yang masih peduli dengan kasus yang ada di NKRI ini. Candra juga menegaskan pihaknya bersama BEM UMMY Solok tidak akan berbuat anarkis.

“Kami ingin menyampaikan tuntutan atau desakan untuk penyelesaian sejumlah kasus yang ada di tingkat nasional maupun kasus yang ada di tingkat daerah. Kami mahasiswa merasa prihatin terhadap banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia pada pesta demokrasi beberapa waktu lalu. Sampai hari ini belum ada kepastian apa yang menjadi penyebab meninggalnya petugas tersebut. Untuk itu kami datang ke hadapan anggota dewan pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, terkait Indonesia saat ini. Kita sudah saling berbenturan satu sama lainnya,” ujarnya. 

Presiden Mahasiswa UMMY, Hayadi, menyatakan HMI dan BEM di Kota Solok, telah merumuskan beberapa tuntutan. Di antaranya, mendesak Pemerintah atau DPR untuk segera mengevaluasi penyelenggara Pemilu. Serta merevisi Undang-Undang No.7 tahun 2017. Kemudian menuntut KPU bertanggung jawab atas tercorengnya demokrasi hari ini.

“Kami juga meminta kepada Tim Pemenang 01 dan Tim Pemenang 02 untuk menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan serta membangun konsolidasi pembangunan, sehingga negara kita ini aman dan tentram sebagaimana mestinya. Kami meminta aparat kepolisian untuk tidak bersikap agresif pada mahasiswa maupun pada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan umum,” ujarnya.

Ketua Umum HMI Kota Solok, Candra Irawan, menambahkan nantinya Kota Solok akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional tingkat Sumbar yang tidak lama lagi akan di gelar. Namun, Candra menyebut, persiapan tidak begitu nampak oleh masyarakat. Hal tersebut belum nampaknya apa yang akan di promosikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok yang selaku tuan rumah.

“Masih banyak masyarakat belum mengetahui perhelatan tersebut. Padahal, ini merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk bisa mempromosikan kerajinan tangan dan karya-karya yang mereka buat. Kami meminta kepada DPRD untuk mendesak Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam mensukseskan acara tersebut,” tegasnya.

Peserta aksi juga mempertanyakan masih banyaknya warung-warung makan yang buka siang hari selama bulan Ramadhan. Padahal sudah ada semacam imbauan untuk tutup berjualan makanan dan minuman di siang hari selama ramadhan.

Anggota DPRD Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, yang menerima peserta aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi yang akan di sampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa dalam bentuk diskusi di legislatif.

“Kami sudah menyediakan ruangan untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Kami selaku Wakil rakyat selalu terbuka menampung aspirasi masyarakat dan akan berupaya memperjuangkannya. Dari beberapa aspirasi yang kawan-kawan sampaikan, dibutuhkan juga pengawalan dari kawan-kawan semuanya. Agar kami dapat nantinya merealisasikannya minimal menyuarakannya ke lembaga yang lebih tinggi nantinya. Termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah yaitu Walikota Solok beserta Wakilnya. Kami selaku anggota dewan secara hirarkinya bersama pemerintah daerah akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan. Pada prinsipnya demi kebaikan Bangsa dan Negara,” ujarnya. 

Menjawab persoalan MTQ, Ramadhani menyatakan Pemko Solok sudah menyiapkan segala sesuatunya. Menurut Dhani, selaku tuan rumah, dibutuhkan peran aktif seluruh elemen untuk menyambut MTQ tingkat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang akan di adakan pada tanggal 14 Juni 2019 mendatang.

“Kami selaku DPRD telah mensupport dan mendukung berupa anggaran untuk pelaksanaan MTQ ini bisa berjalan sebagai mana yang kita harapkan bersama. Kami juga berharap melalui momentum MTQ ini daerah kita dapat terpromosikan melalui media-media dan melibatkan insan pers lebih maksimal. Hal ini kita harapkan juga termasuk perguruan tinggi yang ada di daerah kita sendiri. Bahkan harus diakui juga, perguruan tinggi kita kurang terekspos di tingkat provinsi. Insyaallah, kita akan sampaikan ke Pemko Solok agar perguruan tinggi minimal mendapatkan space untuk mempromosikan kampusnya sesuai dengan tema MTQ,” ujar mantan Ketua HMI Cabang Solok tersebut.

Terkait masih adanya warung-warung yang tetap buka pada bulan puasa, Ramadhani menyatakan pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menertibkan. Sehingga tidak mengganggu umat Islam menjalankan ibadah.

Setelah menyampaikan orasinya mahasiswa yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dan HMI Kota Solok menyerahkan beberapa tuntutan mereka yang sudah dipersiapkan dalam sebuah tulisan dan diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra. Usai menyerahkan tuntutan tersebut, para peserta orasi membubarkan diri secara tertib dan aman. (rijal islamy)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply