Setelah Gubernur Sumbar, Andre Rosiade Bidik Walikota Padang Jadi Sasaran Interpelasi
PADANG - Usai menggelindingkan wacana interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, yang dinilai terlalu sering ke luar negeri, Anggota DPR RI asal Sumbar dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, kembali menggelindingkan wacana serupa ke Pemko Padang. Sama seperti Gubernur Sumbar, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, juga berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kali ini, wacana interpelasi coba digulirkan Andre dengan dengan keberadaan "dunia malam" di Kota Padang. Uniknya, hal ini didukung dan diapresiasi oleh pejabat di "internal" Pemko Padang.Andre Rosiade menggerebek sejumlah tempat karaoke tanpa izin di daerah itu, Minggu dini hari (22/12/2019). Dalam aksi itu, Andre didampingi Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, anggota DPRD Padang dan anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, dan Satuan Koordinasi, Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4) Padang. Mereka menemukan tempat karaoke yang tidak berizin dan buka hingga dini hari.
Kepala Satpol PP Kota Padang, Al Amin, mengatakan pihaknya menyita puluhan botol miras dari kafe yang tidak memiliki izin edar. Selain itu juga diamankan sejumlah wanita tanpa kartu identitas untuk diinterogasi di Mako Satpol PP.
"Tetap Kami proses, terutama kafe yang tak memiliki izin, baik berjualan ataupun dokumen pendukung lainnya, termasuk juga wanita di tempat hiburan malam itu," tuturnya.
Selain itu, Satpol PP Padang juga mengamankan empat wanita malam yang bekerja di tempat hiburan malam itu tanpa memiliki identitas dan sejumlah minuman keras.
"Sangat disayangkan, kita masih menemukan wanita malam, minuman keras dan tempat hiburan malam tanpa izin," kata Andre di sela-sela penggerebekan di sejumlah titik di Kota Padang.
Di sela-sela aksinya, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan ada 31 tempat hiburan malam berupa tempat karaoke di Kota Padang, namun hanya 12 yang berizin. Sementara sisanya 19 lainnya tanpa izin dan ironisnya juga menjual minuman keras tanpa izin. Andre sangat menyayangkan kondisi itu karena Kota Padang dipimpin Walikota Mahyeldi yang merupakan seorang buya atau ulama.
"Ini yang sangat kita sayangkan. Padang dipimpin seorang buya, tapi ke mana dia? Tempat hiburan malam ini sudah bertahun-tahun beroperasi dan meresahkan masyarakat," kata Andre.
Politisi Partai Gerindra itu meminta fraksi Gerindra di DPRD Padang untuk menjalankan kewenangannya untuk mempertanyakan kepada wali kota Padang.
"Saya dorong fraksi Gerindra DPRD Padang untuk mempertanyakannya. Coba panggil, kalau tidak mau bisa gunakan hak interpelasi," kata Andre.
Ketua DPRD Padang yang juga berasal dari Partai Gerindra, Syafrial Kani, mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat dengan anggota DPRD Padang dari Fraksi Gerindra untuk membahas persoalan tersebut. Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menurutnya, berencana melakukan interpelasi ke Walikota Padang Mahyeldi. Interpelasi dilakukan karena Fraksi Gerindra menilai masih banyaknya tempat karaoke yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, ada tempat karaoke ilegal yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun.
"Senin besok kita akan rapat dengan anggota fraksi Gerindra DPRD Padang untuk membahas soal pemanggilan wali kota terkait persoalan tempat hiburan malam ini," katanya, seperti dikutip kompas.com.
Syafrial menyayangkan masih banyaknya tempat hiburan malam tanpa izin yang beroperasi dengan menyediakan minuman keras dan wanita pemandu karaoke. Sebagai walikota yang berasal dari ulama, Mahyeldi dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya menertibkan tempat hiburan malam itu.
"Ini yang sangat kita sayangkan. Makanya kita akan minta penjelasan wali kota. Ada kemungkinan akan digunakan interpelasi," kata Syafrial.
Sementara itu, Kabag Humas Pemko Padang, Edi Dharma, mengatakan rencana fraksi Gerindra melakukan interpelasi terhadap wali kota merupakan hak dewan. Edi Dharma menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra yang turun ke lapangan bersama Satpol PP untuk melakukan penertiban.
"Kita sangat beri apresiasi. Ini akan kita tindaklanjuti dengan meminta data ke Satpol PP, Dinas Pariwisata dan terkait terhadap persoalan tempat hiburan tanpa izin ini," jelas Edi. (*/PN-001)
Post a Comment