News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Interpelasi Perjalanan Dinas Gubernur Keluar Negeri Gagal, DPRD Sumbar Kini beralih ke BUMD

Interpelasi Perjalanan Dinas Gubernur Keluar Negeri Gagal, DPRD Sumbar Kini beralih ke BUMD

Penggunaan hak interpelasi DPRD Sumbar yang diinisiasi Partai Gerindra ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalan dinas keluar negeri gagal. DPRD Sumbar kini mengalihkan interpelasi ke pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PADANG - Seluruh fraksi di DPRD Sumbar, sepakat tidak setuju interpelasi soal kunjungan Gubernur Sumbar ke luar negeri. Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbar Senin (9/3/2020). Penggunaan hak interpelasi hanya pada materi kebijakan gubernur terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah.

Padahal, sebelumnya Gubernur Sumbar telah menyiapkan segala sesuatunya jika interpelasi perjalanan dinas keluar negeri ini jadi dilaksanakan.

"Kita menghormati usulan beberapa anggota dewan untuk menjadikan perjalanan dinas ke luar negeri menjadi hak interpelasi dewan. Kami telah menyiapkan segala sesuatunya. Namun karena tidak jadi, kamipun tetap menghormatinya," ungkap Irwan Prayitno.

Dalam rapat ini pengusul yang diwakili Afrizal menyampaikan jawaban terkait pertanyaan, pernyataan, dan penambahan materi yang diberikan oleh perwakilan seluruh fraksi pada rapat paripurna pertama, Jumat (28/2/2020).

Interpelasi terhadap pengelolaan BUMD dan aset daerah disepakati oleh 6 fraksi DPRD dari 7 fraksi yang ada. Fraksi yang sepakat yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, PDIP-PKB. Sementara PKS satu satunya fraksi yang tidak setuju baik soal kunjungan luar negeri atau pengelolaan BUMD dan aset daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut sebanyak 56 orang anggota DPRD hadir. Pengambilan suara dilakukan dengan berdiri sesuai instruksi Ketua DPRD Supardi.

Sebanyak 46 anggota DPRD setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah. Sementara 10 lainnya tidak setuju yang merupakan fraksi PKS.

Di sisi lain Gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa dengan telah diputuskannya materi interpelasi ke persoalan kebijakan Gubernur terhadap pengelolaan BUMD dan Aset Daerah, maka Pemprov Sumbar juga menghormatinya.

"Dengan bergulirnya interpelasi dari soal perjalanan dinas luar negeri ke soal BUMD dan Aset, kita di Pemprov sangat memahami dan menghormatinya. Insyaa Allah kami akan menyiapkannya dengan sebaik-baiknya" ujar Irwan Prayitno. (PN-001)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment