Penanganan Covid-19, DPRD Kota Solok Gelar Rapat Darurat
DPRD Kota Solok Inisiasi Pergeseran Anggaran
Terkait berbagai permasalahan dalam penanganan virus corona (Covid-19) di Kota Solok, membuat DPRD Kota Solok menggelar Rapat Darurat, di Ruang Rapat Besar Sekretariat DPRD Kota Solok, Selasa (31/3/2020). DPRD Kota Solok memanggil Walikota Solok Zul Elfian, bersama jajaran terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Bappeda, Pol PP, Dinas Sosial, Camat, Inspektorat, BKD, Ketahanan Pangan, dan Dinas Perhubungan Kota Solok. Turut diundang Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, Kasi Intel Kejari Solok Ulfan Yustian Arif, Ketua LKAAM Rusli Khatib Sulaiman, Bundo Kandung, dan pimpinan DPRD Kota Solok.
Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can menyatakan rapat darurat ini dinisiasi Pimpinan DPRD Kota Solok, karena merasa sangat miris dengan kondisi penanganan Covid-19 di Kota Solok. Menurut Yutris Can, dari peninjauan pihaknya di lapangan, ditemukan berbagai keluh kesah petugas medis dan personel TNI-Polri, Dishub, Sat Pol PP. Di antaranya tidak dilengkapinya para petugas dan personel dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai, konsumsi, hingga suplemen.
"Dari peninjauan di lapangan, kami sangat miris melihat kondisi ini. Kami tidak ingin mereka sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 ini, justru jatuh sakit, atau bekerja tidak nyaman. Karena itulah, kami memanggil Pemko Solok dan jajarannya untuk bersama-sama mencari solusi. Bersama jajaran TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Sehingga kita bisa duduk bersama, agar permasalahan ini, bisa kita hadapi secara bersama-sama," ungkapnya.
Yutris Can juga menyatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari aparatur sipil negara (ASN) Pemko Solok yang dimintai sumbangan untuk penanganan Covid-19 di Kota Solok. Menurut Yutris Can, hal itu sama sekali tidak wajar, karena ASN Pemko Solok juga menjadi pihak yang terdampak."Jangan sampai hal ini justru membuat dampak sosial baru di masyarakat Kota Solok. Sebaiknya, saat ini kita fokus pada penanganan dan langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur," ungkapnya.
Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso menyatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi. Terkait dengan isu bahwa ASN Pemko Solok yang dimintai sumbangan, Zul Elfian menegaskan bahwa hal itu adalah sumbangan yang tidak ada paksaan. Saat ini menurutnya, sudah terkumpul sumbangan dari ASN Pemko Solok sebesar Rp 100 juta."Kita mengapresiasi DPRD Kota Solok yang telah menginisiasi rapat ini. Sehingga, penanganan Covid-19 di Kota Solok bisa dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh elemen. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan provinsi. Terkait dengan sumbangan dari ASN Pemko Solok, saya tegaskan itu adalah sumbangan seikhlasnya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Apa salahnya kita berbagi. Bahkan, saya menyumbangkan 50 persen gaji saya untuk penanganan Covid-19 di Kota Solok," ungkapnya.
Zul Elfian juga menegaskan, Pemko Solok juga melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban masyarakat yang semakin berat akibat dampak dari Covid-19 ini. Di antaranya dengan membebaskan retribusi dan sewa kios di Pasaraya Solok yang milik Pemko Solok. Kemudian, pengurangan setoran retribusi parkir dari pengelola perparkiran di Kota Solok.
"Di samping pembebasan sewa kios dan pengurangan setoran parkir ke kas daerah, kita juga saat ini akan mencoba mengusahakan penangguhan angsuran ke perbankan dan lembaga pembiayaan lain. Dalam waktu dekat, kita akan berkomunikasi dengan bank-bank dan leasing di Kota Solok untuk mencari solusi. Sebab, dengan adanya Covid-19 ini, perekonomian dan pemasukan warga jelas sangat menurun," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, menyatakan penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh pihak harus bahu membahu dan dilibatkan dengan maksimal. Kebijakan darurat sipil, jangan sampai menjadi gejolak sosial seperti huru-hara."Jangan jalan sendiri-sendiri. Harus bergerak bersama. Jangan sampai nantinya, hal ini akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Seperti huru-hara dan gejolak sosial lainnya," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Bayu Kharisma, menyoroti kondisi Posko-posko penanganan Covid-19 di Kota Solok. Bayu meminta Pemko Solok untuk melengkapi personel dan petugas dengan APD yang standar, karena merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
"Smash Care PSC 119, harus dimaksimalkan. Jangan sampai petugas tidak stand by," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi meminta seluruh elemen untuk bergerak bersama. Kapolres mengapresiasi inisiatif DPRD Kota Solok untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Ferry meminta Pemko Solok untuk fokus pada penanganan wabah, dibanding program-program pembangunan. Karena menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini, program pembangunan juga tidak akan berjalan maksimal."Program-program dari kepolisian, TNI dan elemen-elemen lain, harusnya disinergiskan untuk penanganan ini. Mari bergerak bersama, jangan sendiri-sendiri. Saat ini, kita melawan musuh tak kasat mata. Vaksin belum ada, artinya belum teratasi. Tapi, yang terpenting dilakukan adalah memberikan rasa aman ke masyarakat. Bahwa negara ada untuk melindungi rakyat. Jangan sampai terjadi gejolak sosial, seperti penjarahan dan perampokan oleh masyarakat untuk bertahan hidup," ungkapnya.
AKBP Ferry Suwandi juga menyatakan Polri saat ini memiliki operasi terpusat dengan sandi Aman Nusa, sejak 9 Maret hingga 9 April. Hal ini terkait dengan pengamanan dan filterisasi wilayah, terutama di titik-titik perbatasan. Serta upaya-upaya Polri dalam penanganan Covid-19. Seperti penyemprotan disinfektan, edukasi, serta sosialisasi ke msyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19.
"Dari segi siatuasi saat ini, dari laporan polisi (LP) dari Curanmor, Curas dan Curat, nihil. Namun, dengan kebijakan dan imbauan bekerja dari rumah, kasus-kasus lain disinyalir mulai muncul. Seperti penganiayaan KDRT, pencabulan, penggelapan dan penipuan. Karena itu, kita harus antisipasi, agar tidak menimbulkan gejolak sosial," tegasnya.
Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, menyatakan dari perspektif pertahanan kondisi darurat saat ini merupakan ancaman stabilitas. Meskipun di Kota Solok permasalahan ke arah itu belum terlihat, namun harus tetap waspada. Dandim yang memegang komando di Kodim 0309/Solok sejak pertengahan Januari 2020 ini, menyatakan yang paling utama dilakukan adalah memberikan edukasi dan penyadaran ke masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanganan Covid-19."Apapun profesinya, tidak ada yang kebal dengan virus ini. Tidak peduli dokter, tentara, polisi, olahragawan, atau apapun statusnya, semuanya bisa terkena. Karena itu, kewaspadaan dan upaya pencegahan harus diutamakan. Berikan edukasi, pemahaman dan kesadaran ke masyarakat. Terkait dengan petugas dan personel yang berada di perbatasan dan petugas medis yang berhadapan langsung dengan hal ini, harus dilengkapi dengan APD yang memadai," ujarnya.
Letkol Reno juga mengatakan sejumlah program Kodim 0309/Solok yang akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di wilayah teritorialnya, yakni di Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Reno mengharapkan program-program tersebut dapat sinergis dengan program pemerintah di wilayah teritorial tersebut.
"Mari bergerak bersama. Jangan sendiri-sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, merebaknya virus Covid-19 membuat DPRD Kota Solok mendesak Pemko Solok untuk segera mengambil langkah upaya penanganan secara nyata. Salah satunya, dengan menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak untuk penanganan antisipasi Virus Covid-19 ini. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Solok,Yutris Can, Senin (30/3/2020).Ketua DPRD Daerah Kota Solok, Yutris Can, SE bersama Wakil Ketua DPRD Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma, menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Solok beberapa waktu lalu. Menurut Yutris Can, kebutuhan alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani pasien virus corona (Covid-19) sangat mendesak. Ia mendukung serta mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membeli APD dan sejumlah alat medis lainnya yang dibutuhkan menghadapi virus corona dan pengadaan larutan disinfektan.
"Saat ini APD untuk tenaga medis di Kota Solok sangat kurang sehingga rawan terpapar corona,selain APD tenaga medis maupun relawan yang bekerja di lapangan sangat perlu di berikan suplemen dan vitamin agar mereka tetap menjaga stamina," ujarnya.
Yutris Can menyebut keterbatasan APD ini membuat khawatir tenaga medis maupun relawan baik dokter maupun perawat sebagai ujung tombak dalam menangani Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP) maupun tenaga relawan yang bekerja dilapangan untuk mensterilkan fasilitas umum.
"Jangan sampai kesehatan mereka terganggu dan tidak merasa aman. Ditambah lagi jam kerja mereka yang sangat ekstra, sehingga daya tahan mereka bisa turun," ujarnya.
Menurut Yutris Can, Pemerintah Daerah Kota Solok bisa segera melakukan pengadaan APD dengan cara menggeser kebutuhan anggaran guna penanganan virus covid-19 ini. Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir untuk mengambil kebijakan dengan menggeser beberapa anggaran guna kebutuhan penanggulangan virus Covid-19, karena Anggaran belanja instansi harus diprioritaskan untuk penanganan virus covid-19.
"Penyebaran virus corona ini terjadi dengan cepat. Belanja harus diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dengan memfokuskan kembali kegiatan dan Realokasi Anggaran dari kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan. Relokasi anggaran masing-masing instansi ini bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran yang tidak prioritas atau yang tidak terlalu mendesak. Agar dapat di gunakan untuk penanganan virus corona," ungkapnya.
Yutris Can juga menegaskan kebijakan pergeseran anggaran tersebut, sudah tertuang dalam Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020. Isinya agar memindahkan pos pembiayaan, yang tadinya untuk perjalanan dinas agar diperuntukan untuk menangani covid-19. (PN-001)
Post a Comment