Rekomendasi dari PBB dan Hanura, Ismael Koto Genggam Tiket Pilkada Kota Solok 2020
Meski sudah melengkapi syarat minimal 4 kursi (masing-masing dua kursi dari Hanura dan PBB) untuk maju di Pilkada Kota Solok, langkah Ismael Koto menggaet partai lain akan terus berlanjut. Bahkan Partai Gerindra Kota Solok diprediksi akan kembali ke "pangkuan ibu pertiwi", atau kembali ke genggaman Ismael Koto yang merupakan mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok. Sebelumnya, Partai Gerindra telah memberikan rekomendasi kepada petahana yang juga Ketua DPK PKPI, Reinier Dt Mangkuto Alam dan Andri Maran, DPC PDI Perjuangan. Rekomendasi ini bersamaan dengan suksesi DPC Partai Gerindra Kota Solok kepada mantan Anggota DPRD Kota Solok, Dalius dan Sekretaris Yosri Martin.
Ismael Koto menyebutkan, saat ini, dirinya sedang menunggu dua rekomendasi lagi dari dua atau tiga partai peraih dua kursi di DPRD Kota Solok. Meski begitu, dirinya enggan mengungkapkan dua atau tiga partai tersebut. Tapi, saat disebutkan Partai Gerindra, Ismael mengaku partai yang pernah dipimpinnya di Kota Solok tersebut, menjadi bidikan khusus.
"Silakan tunggu dalam beberapa hari mendatang, partai-partai apa saja yang akan bergabung dalam koalisi. Tapi, karena ditanyakan Partai Gerindra, tentu saja, kami sangat berharap Pak Prabowo dan DPP Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kader, bukan ke eksternal," tegasnya.
Ismael Koto juga mengucapkan apresiasi kepada segenap pengurus DPC, DPD/DPW dan DPP PBB dan Hanura atas kepercayaan terhadap dirinya dan Balon Cawako Edi Candra untuk tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020. Terutama terhadap Ketua DPC Hanura Kota Solok Rusnaldi dan Korwil Hanura Sumbar Marwan Paris, serta Ketua DPC PBB Kota Solok Hendra Saputra dan jajaran kepengurusan kedua partai tersebut.
"Banyak hal yang kami bicarakan terkait dukungan kedua partai ini. Terutama terkait komitmen membangun Kota Solok ke depan, dan peran Parpol dalam mewujudkan tujuan positif tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, eskalasi politik Kota Solok jelang Pilkada bergerak sangat dinamis dengan sejumlah "turbulensi" (hentakan). Diawali dengan didapatnya SK Rekomendasi petahana Zul Elfian dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Padahal, jauh-jauh hari, Zul Elfian telah menyatakan diri tidak maju di Pilkada Kota Solok 2020. Sebelum rekomendasi tersebut keluar, Ismael Koto dan Edi Candra telah mempublikasi maju dengan "kendraan" Gerindra dan NasDem. Hal ini terbukti dengan tersebarnya baliho dan alat peraga keduanya seantero Kota Solok.
"Turbulensi" berikutnya, jabatan Ismael Koto sebagai Ketua DPC Partai Geridra Kota Solok dicopot dan berpindah ke Dalius. Pemindahan mandat ini juga diikuti dengan keluarnya SK Rekomendasi DPP Gerindra untuk Reinier-Andri Maran. Di titik ini, berarti Ismael Koto-Edi Candra tidak bisa maju, karena "kendaraan" Parpol pengusung sudah "lepas".
Tak berhenti sampai di situ, "turbulensi" berlanjut dengan tampilnya Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Golkar, Ramadhani Kirana Putra. Sosok milenial peraih suara terbanyak di Pileg 2019 tersebut dipublikasikan mendampingi Zul Elfian, Walikota Solok saat ini yang sudah mengantongi rekomendasi dari Partai NasDem. Munculnya Ramadhani, menciptakan multi turbulensi di kontestasi Pilkada Kota Solok.
Pertama, Ramadhani digadang-gadang akan menjadi Ketua DPRD Kota Solok, karena Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok, Yustris Can, maju di Pilkada berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kota Solok dua periode Irman Yefri Adang. Kedua, Ramadhani masih satu keluarga dengan Edi Candra yang sudah terpublikasi berpasangan mendapingi Ismael Koto. Tentu saja, sosok milenial yang melekat di dirinya, ditambah dengan kiprahnya memimpin HMI dan KNPI Kota Solok dan sejumlah organisasi lainnya membuat peta politik Kota Solok membuncah.
Bahkan, kegiatan Reses Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE di Agrowisata Sawah Solok, Lukah Pandan, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Minggu malam (26/7/2020), menjadi "panas" akibat rencana majunya Ramadhani. Reses, yang sejatinya digunakan untuk mendengarkan dan menjemput aspirasi masyarakat, ikut menjadi sarana bagi publik Kota Solok, mempertanyakan situasi politik terkini di Kota Solok. Apalagi, reses tersebut juga dihadiri Ketua DPD PAN Kota Solok Jon Hendra, Bendahara DPC Partai Demokrat Deni Nofri, Wakil Ketua DPRD Efriyon Coneng, Anggota DPRD dari Partai Golkar Nasril In Dt Malintang Sutan, Anggota DPRD dari PAN Rusdi Saleh, serta pengurus, kader, dan simpatisan dari DPD Partai Golkar, DPD PAN dan DPC Partai Demokrat Kota Solok.
Ramadhani merupakan petinggi DPD Partai Golkar Kota Solok, sekaligus Anggota DPRD Kota Solok periode 2014-2019 dan 2019-2024. Perlu diingat, Ramadhani merupakan Anggota DPRD Kota Solok peraih suara terbanyak. Tertinggi di antara 20 Anggota DPRD Kota Solok. Sosok anak muda milenial yang baru saja meraih gelar doktor (S3) tersebut, bakal head to head (bersaing) dengan Yutris Can, SE, Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok, sekaligus Ketua DPRD Kota Solok tiga periode yang sebelumnya satu daerah pemilihan (Dapil) dengannya di Dapil Lubuk Sikarah.
Namun dalam reses tersebut, Yutris Can menenangkan para relawannya dengan menegaskan hal itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Dengan gayanya yang khas, Boris menyebut hal itu merupakan hak politik yuniornya. Hanya saja, Boris menyebut tindakan Ramadhani sangat berbeda dengan pernyataan yang diucapkan sebelumnya.
"Partai Golkar sudah saya tawarkan kepada para tokoh Kota Solok. Baik di internal partai, maupun ke tokoh di eksternal Partai Golkar. Karena semuanya menolak, maka terpaksa 'kiper' yang maju. Artinya, saya sendiri yang maju. Tapi, perlu saya tegaskan kepada seluruh pengurus partai, kader, simpatisan, relawan dan masyarakat agar tidak saling menghujat, apalagi memfitnah. Justru, jika kita yang dihujat dan difitnah, maka akan membuat kita semakin besar dan dewasa. Jangan goyah dengan guncangan. Jangan terjebak dengan manuver-manuver dan isu-isu serta propaganda. Tetaplah fokus menyampaikan program dan komitmen kita ke seluruh masyarakat Kota Solok. Bergerak dari rumah ke rumah. Jangan menyebar kejelekan dan kekurangan calon lain. Kita tidak akan besar dengan mengecilkan orang lain, justru kita akan besar dengan membesarkan orang lain," ungkapnya.
Namun, Anggota DPRD dari Partai Golkar Kota Solok lainnya, Nasril In Dt Malintang Sutan, justru menyebut majunya Ramadhani Kirana Putra menunjukkan sisi gelap politik. Politisi senior Kota Solok yang sudah tiga periode di DPRD Kota Solok tersebut menegaskan, hal seperti ini tidak diajarkan partai. Partai Golkar menurutnya senantiasa mengajarkan dan menanamkan solidaritas sesama anggota partai. Yakni, jika ada rekan sesama anggota partai yang ingin maju, maka akan didudukung dengan segala daya dan upaya. Tokoh adat dan niniak mamak di Kota Solok tersebut, juga menyentil rencana kembali majunya Walikota Solok Zul Elfian di Pilkada 2020. Padahal, sudah menyatakan hanya maju satu periode. Menurut Nasril In, sebagai Walikota yang juga seorang ustadz atau buya, Zul Elfian adalah panutan bagi seluruh masyarakat.
"Tapi, apa yang terjadi? Ini adalah kekecewaan kami di internal Partai Golkar. Sebuah pembelajaran yang sama sekali tidak masuk akal. Jika orang yang menjadi panutan mengingkari janji, kepada siapa lagi kita harus mengambil pedoman. Ini contoh dan pembelajaran yang tidak elok bagi anak kemenakan kita. Generasi penerus kita harus dibekali dengan karakter, etika moral dan komitmen yang kuat," ungkapnya.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Solok, Ismael Koto, mempertanyakan sikap komentar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, Partai Gerindra yang memberikan rekomendasi kepada Wakil Walikota Solok, Reinier, ST, MM, Dt Mangkuto Alam di Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020. Ismael Koto menyebut Andre Rosiade bermanuver dan telah berbuat zalim terhadap dirinya. Sebab, Ismael Koto menyatakan dirinya bersama Edi Candra telah jauh-jauh hari menyatakan dirinya maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Lalu, tiba-tiba di saat proses Pilkada berlangsung, beredar kabar bahwa Partai Gerindra akan mengusung calon dari eksternal partai.
Ismael Koto menegaskan, satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, hanya dirinya dan bakal calon wakil Walikota Solok, Edi Candra, yang mendaftar di DPC Partai Gerindra Kota Solok. Kemudian, yang ikut konvensi juga hanya dirinya dan Edi Candra. Hasil pendaftaran dan hasil konvensi telah dilaporkan ke DPD Gerindra Sumbar dan DPP Gerindra.
"Usai konvensi, saya sudah ditanyakan tentang kesanggupan saya menyetor bantuan ke partai. Saya menyanggupi nominal senilai Rp 400 juta tersebut. Tapi tiba-tiba ada isu, bahkan foto nominal cek sebesar Rp 700 juta untuk mengambil alih dua kursi DPRD untuk pencalonan Pilkada Kota Solok. Jika memang hal ini ditenderkan atau dilelang, saya minta sebagai pimpinan dan kader, lakukanlah lelang terbuka. Karena saya juga siap, dan tidak merasa kalah dari mereka," tegasnya.
Ismael Koto juga menegaskan, sebagai pamong senior sekaligus pengusaha yang terjun ke politik, dirinya siap dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan calon-calon lain di Pilkada Kota Solok. Ismael juga menyebut, dirinya selalu masuk di dua besar hasil survei dari lembaga-lembaga survei kredibel. Seperti Indobarometer, Poltracking, Liberty Institute dan lainnya.
"Saya heran saja, mengapa Ketua DPD Gerindra Sumbar yang juga Anggota DPR RI, Andre Rosiade bisa berkomentar seperti ini. Dulu saya diminta menyetor Rp 400 juta ke partai dan saya sanggupi. Maka lahirlah video Andre Rosiade yang menyatakan mendukung saya di Pilkada Kota Solok. Tapi, jika dukungan Partai Gerindra di Pilkada dilakukan seperti tender terbuka, saya juga memiliki kesiapan. Saya tidak merasa kalah," tegasnya.
Ismael Koto juga menyatakan, jika Partai Gerindra mengusung calon dari eksternal partai, tentu ada pesan moral bagi masyarakat tentang partai besutan Prabowo Subianto ini. Menurutnya, masyarakat perlu tahu, seperti apa Gerindra di Sumbar ini.
"Saya akan senantiasa patuh terhadap perintah dan keputusan partai. Tapi tentu dengan mekanisme, etika dan proses yang benar. Masyarakat akan menilai sendiri seperti apa Partai Gerindra di Sumbar, dan seperti apa etika dan moral pihak-pihak eksternal partai yang berusaha merebut ini dengan cara-cara yang tidak berprikemanusiaan. Saya tegaskan, saya bersama Pak Edi Candra, tetap akan maju di Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020 ini. Meskipun tidak dengan dukungan Partai Gerindra. Meskipun saya dizalimi oleh partai dan orang-orang eksternal partai, masyarakat Kota Solok tentu akan semakin terang melihat bahwa komitmen saya membangun Kota Solok sangat tinggi. Sejauh ini, seluruh kader, pengurus, serta simpul-simpul relawan sudah bergerak dengan militan. Tentu, saya tidak ingin, dan tidak akan mau mengecewakan harapan mereka," tegasnya.
Sebelumnya, Ismael Koto menggebrak dunia perpolitikan Kota Solok dan Sumatera Barat pada medio 2010. Meski beberapa tahun sebelumnya, namanya sudah banyak disebut, Ismael menjadi magnet tersendiri di bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solok 2015. Saat itu, Ismael menantang dua petahana (incumbent) sekaligus. Yakni Walikota Irzal Ilyas dan Wakil Walikota Zul Elfian. Sebagai pendatang baru di Pilkada, Ismael Koto yang saat itu berpasangan dengan Jon Hendra, secara spektakuler meraih suara terbanyak kedua di bawah Zul Elfian dan Reinier (Walikota dan Wakil Walikota Solok saat ini). Namun, mampu mengalahkan Irzal Ilyas dan Alfauzi Bote.
Magnet Ismael Koto saat itu, adalah sebagai figur yang sukses di bidang bisnis dan birokrasi. Meski, di gambaran masyarakat Kota Solok saat itu, dirinya lebih diasumsikan sebagai pengusaha kaya yang menggeluti beragam bisnis, seperti agen pelumas dan pemilik sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau sering disebut Pom Bensin. Padahal, di bidang birokrasi, sebagai PNS di Pemkab Solok Selatan, Ismael merupakan birokrat senior yang cerdas dan problem solver (pemberi solusi beragam masalah). Hal itu dibuktikannya, dengan jabatan tetakhir sebagai Asisten 1, Bidang Pemerintahan. Padahal, dirinya hanya sekitar 15 tahun menjadi PNS, sejak diangkat tahun 2000.
Jelang Pilkada Kota Solok tahun 2015, gambaran sebagai figur yang cerdas, gagal ditampilkan. Ismael saat itu hanya digambarkan sebagai orang kaya yang siap "menggempur" ajang Pilkada Kota Solok dengan lembaran rupiah. Alhasil, "pembusukan" terhadap dirinya akan "membeli suara" di Pilkada 2015, beredar deras seiring dengan keinginan masyarakat yang menginginkan pembaharuan di Kota Solok.
Beberapa waktu lalu, dengan tidak majunya petahana Zul Elfian dan Irzal Ilyas yang di Pileg 2019 lalu terpilih sebagai Anggota DPRD Sumbar, sejatinya peluang Ismael Koto di Pilkada Kota Solok 2020 ini sangat besar. Dengan pola baru yang dilakukannya, yakni kampanye cerdas (smart campaign), Ismael Koto memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Solok terkait figur yang dibutuhkan untuk membangun Kota Solok menjadi lebih. Terbukti, pola ini mampu menempatkan Ismael Koto selalu berada di posisi dua besar pada berbagai survey yang dilakukan berbagai partai politik maupun lembaga survey terkemuka. Padahal, saat ini dirinya tidak berbuat dan tidak sedang menjabat di Kota Solok. (PN-001)
Post a Comment