Bawaslu Kabupaten Solok Tolak Gugatan Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman
"Bawaslu sudah memproses pengajuan permohonan sengketa kami dan sudah memverifikasi dan memutuskan paslon kami tidak memenuhi syarat formil dan materil," kata Agus Syahdeman.
Pihak mengajukan permohonan sengketa pada Senin (28/9) lalu, namun setelah ditolak KPU dan Bawaslu, mereka akan naik banding ke PTUN Medan.
"Bapak Iriadi orangnya sehat dan bugar dan tidak pernah memasang cincin di jantungnya. Jadi itu tidak ada alasan beliau sakit jantung," sebut Agus Syahdeman.
Pihaknya berharap akan ada keadilan du PTUN Medan agar pasangannya bisa mencalon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Solok.
Sejumlah fakta-fakta mengejutkan terus hadir pada Sidang Sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok, pada gugatan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Solok Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PDIP dan Hanura tersebut, mengemukakan sejumlah fakta-fakta persidangan yang menyatakan Iriadi Dt Tumanggung dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas jika nanti terpilih sebagai Bupati Solok.
Iriadi Dt Tumanggung bahkan menyebutkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan kesehatan kedua oleh IDI Sumbar. Pada pemeriksaan yang hasilnya keluar pada tanggal 20 September 2020 itu, Iriadi dinyatakan sehat dan mampu menjalankan tugas sebagai Bupati Solok. Namun, KPU Kabupaten Solok, sebut Iriadi, tidak mau mengambil hasil pemeriksaan kedua yang "meralat" hasil pemeriksaan pertama yang keluar tanggal 11 September 2020.
"Ada apa dengan KPU Kabupaten Solok. Mengapa mereka tidak mau mengambil hasil pemeriksaan kedua tanggal 20 September 2020 tersebut. Padahal, hasil pemeriksaan kedua tersebut, meralat hasil pemeriksaan pertama yang hasilnya keluar tanggal 11 September. KPU bahkan bersikukuh memakai hasil pemeriksaan pertama," ungkap Iriadi Dt Tumanggung.
Selama 10 tahun bertugas di Sekretariat KPU dan 8 tahun di Bawaslu Sumatera Selatan, Iriadi mengaku sangat paham dengan mekanisme Pemilu. Niniak Mamak di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang kariernya sebagai PNS di Sumsel tersebut, justru heran dengan sikap KPU Kabupaten Solok yang dinilainya telah mengebiri hak politiknya untuk ikut serta di pesta demokrasi di kampung halamannya. Karena itu, Iriadi bakal akan menempuh tindakan di jalur hukum terhadap KPU Kabupaten Solok.
"Dari pengalaman saya selama 18 tahun mengurus Kepemiluan di negeri orang (Sumsel), yang jumlah penduduk yang sangat banyak, saya justru terbentur di kampung halaman saya. Ini sebuah pelajaran demokrasi bagi saya dan masyarakat Kabupaten Solok. Saya tegaskan, saya akan tetap maju, dengan menempuh segala cara yang konstitusional untuk memperjuangkan komitmen dan keinginan saya membangun Kabupaten Solok. Biarlah masyarakat yang akan menilai," ujarnya.
Sebelumnya, pada sidang pertama, Kamis (1/10/2020) dengan agenda mediasi tertutup, tidak mencapai kata sepakat. Sidang kemudian dilanjutkan pada Sabtu (3/10/2020) dengan agenda pembacaan tuntutan yang dibacakan langsung oleh Iriadi. Pada sidang itu, Iriadi sempat memprotes status kuasa hukum KPU Kabupaten Solok, Dr Aermadepa, SH, MH. Sebab Aermadepa masih aktif sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumbar, yakni perpanjangan tangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di tingkat provinsi.
Tanpa berniat memperlihatkan power dan koneksinya di tingkat nasional, Iriadi menelpon langsung Ketua DKPP Pusat, Prof Muhammad. Hasilnya, Ketua DKPP meminta maaf dan hari itu juga langsung memecat Aermadepa sebagai Anggota TPD Sumbar.
Di hari ketiga pada Minggu (4/10/2020), Bawaslu menggelar sidang dengan agenda keterangan dari saksi pemohon. Dua saksi yang dihadirkan, yakni Karlisun, rekan Iriadi asal Sumatera Selatan, dan Zulkifli Loi, yang mendampingi Iriadi saat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP M Djamil Padang. Keduanya mengaku heran dengan hasil pemeriksaan kesehatan Iriadi yang menyatakannya tidak memenuhi syarat (TMS).
Karlisun menyatakan, selama berkiprah di Pemprov Sumsel di bidang tugas yang menuntut kebugaran dan integritas tinggi, Iriadi mampu menjalaninya dengan sangat baik.
"Rutinitas dan mobilitas kerja beliau sangat tinggi saat menjabat. Misalnya saat menjabat sebagai kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, yang membawahi 17 kabupaten Kota. Namun, beliau tidak ada bermasalah dengan kesehatan," ungkap Karlisun di depan majelis. Saya sangat terkejut saat KPU Kabupaten Solok menyatakan Iriadi TMS. Padahal, jika dilihat secara fisik maupun rutinitas beliau saat di Bawaslu Sumsel, beliau sangat bugar. Jika beliau tidak memiliki kemampuan kesehatan, tidak mungkin bisa menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, saksi lainnya, Zulkifli Loi, yang ikut mendampingi Iriadi selama menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP M Djamil, Padang, melihat sejumlah kejanggalan dalam rangkaian pemeriksaan. Zulkifli menyatakan, dalam pemeriksaan hari pertama, yakni pemeriksaan jantung, Iriadi hanya menjalani dua Pemeriksaan yaitu Elektrokardiografi (EKG) dan Echo Kardiografi. Sementara, Iriadi tidak menjalani pemeriksaan menggunakan alat treadmill.
"Saat itu, petugas di RSUP M Djamil Padang menyarankan beliau untuk tidak menjalani pemeriksaan di alat treadmill. Menurut mereka, hal ini dengan alasan karena faktor usia. Tentu hal ini sangat janggal, karena saya yakin Iriadi bisa melakukannya," terangnya.
Pada pemeriksaan hari kedua, berjalan cepat selama 6 menit, Iriadi juga tidak mengalami kendala. Bahkan, tuturnya, ada bakal calon lain yang juga dari Kabupaten Solok sempat kelelahan dan nyaris jatuh. Beruntung, di saat itu bisa ditolong oleh petugas RSUP M Djamil Padang.
"Secara kasat mata kita lihat waktu itu, dia mengalami kendala dalam tes jalan itu, dan lolos. Tapi pak Iriadi lancar-lancar saja. Sepanjang pemeriksaan kesehatan, beliau boleh dikatakan tidak ada kendala," terangnya.
Melalui tim penasehat hukumnya, Iriadi - Agus Syahdeman melayangkan 5 tuntutan dalam sidang tersebut. Pertama, mengabulkan semua permohonan pemohon. Kedua, meminta Bawaslu membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok nomor 80/PL.02.3 - Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
Ketiga, meminta termohon (KPU Kabupaten Solok) untuk menerbitkan keputusan dengan memasukkan pasangan Iriadi Dt Tumanggung sebagai calon bupati dan Agus Syahdeman sebagai calon wakil bupati Solok tahun 2020. Selanjutnya, meminta KPU Kabupaten Solok untuk menetapkan nomor urut untuk pasangan tersebut.
"Jika Bawaslu Kabupaten Solok berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya," kata penasehat hukum Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman, Ganefri Yanti.
"Yang jelas, kami akan tempuh jalur-jalur konstitusional dan mengikuti aturan untuk memperjuangkan hak kami yang dirampas. Kami meminta para pendukung, tim pemenangan, relawan dan simpatisan untuk menahan diri dan tidak bertindak anarkis. Kami juga meminta seluruh elemen untuk menghormati proses yang sedang berjalan. Kami menumpangkan harapan terhadap Bawaslu untuk melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kami mencari kebenaran melalui Bawaslu, PTUN bahkan MA jika perlu," imbuh Iriadi.
Sekilas Iriadi Dt Tumanggung
Nama Iriadi Dt Tumanggung, menggebrak bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020, sebagai salah satu kandidat terkuat menduduki kursi Bupati Solok 2021-2024. Jauh-jauh hari, nama Iriadi sudah menjadi pembicaraan, khususnya di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung. Kiprahnya sebagai birokrat senior dan disegani di Pemprov Sumsel, ternyata juga berdengung hingga ke Kabupaten Solok. Layaknya warga Minangkabau yang suka merantau, keinginan pulang kampung dan berbakti di tanah kelahiran, membuat Iriadi menegaskan niat menjadi bakal calon Bupati Solok.
Kurun waktu 35 tahun bukan waktu yang singkat untuk pengabdian Iriadi Dt Tumanggung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Selatan. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya mulai dari Kacabdin Pertanian Pasang Surut Kabupaten Musi Banyuasin, Kabag Pemerintahan Kantor Pembantu Gubernur Sumsel Wilayah 1 Musi Banyuasin, Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin selama 11 tahun, Kepala Hubla Biro Penghubung Pemerintah Provinsi Sumsel di Jakarta, Kepala Samsat Musi Banyuasin, Kepala Samsat Kota Palembang dan terakhir saat ini masih menjabat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan.
Bahkan, saat menjabat Sekretaris Bawaslu Sumsel, Iriadi bahkan merangkap sebagai Kepala Samsat Sumsel. Saat itu, Iriadi mampu memberikan pemasukan asli daerah (PAD) bagi Sumsel sebesar Rp 150 miliar perbulan. Salah satunya, dengan pendekatan khusus terhadap pengusaha kapal motor di sungai musi, sebelumnya tak bayar pajak, akhirnya bayar pajak.
Iriadi Dt Tumanggung lahir di Selayo pada 11 November 1962. Alumni Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang ini, dipercaya Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel. Kinerja dan kedekatannya dengan Gubernur Sumsel sebelumnya, Alex Nurdin, membuat Iriadi Dt Manggung dipercaya memimpin jabatan-jabatan strategis di Pemprov Sumsel.
Menjadi kandidat unggulan di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020, Iriadi dikenal sebagai sosok pekerja keras yang sukses dalam "kompetisi hidup" di tanah rantau. Pengalamannya di Sumsel, membuatnya dianggap sebagai figur yang mampu dan layak menggantikan Bupati Solok saat ini, Gusmal Dt Rajo Lelo. Apalagi dalam berbagai jabatan terakhir Iriadi banyak berkecimpung dalam tugas kepemiluan yang menuntut integritas tinggi. (PN-001)
Post a Comment