Boy Rafli Amar, Agus Andrianto dan Gatot Eddy Menjadi Kandidat Kuat Kapolri
"Tahun lalu tidak melalui proses Wanjakti. Nama Idham Azis diperoleh Presiden hanya melalui usulan Kompolnas," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Kamis (24/12/2020).
Dalam menilai calon Kapolri pengganti Idham Azis, Neta melihat ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Istana. Pertama, sejauh mana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi. Kedua, calon Kapolri pengganti Idham Azis harus bisa mengkonsolidasikan internal kepolisian.
"Khususnya, jam terbang yang dimilikinya, kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri, dan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian," terangnya.
Ketiga, sejauh mana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah, terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan.
"Ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca Idham Azis. Sebab masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old," jelasnya.
Neta mengatakan, pada pertengahan Januari 2021 paling tidak Istana telah mengantongi para kandidat dan sudah dikirim ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan.
"Minimal 20 hari sebelum Kapolri Idham Azis pensiun nama calon penggantinya sudah bisa diproses," pungkasnya.
Informasi yang beredar di media, Wanjakti saat ini tengah menggodok 10 nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya merupakan komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.
Sementara itu, Kompolnas melalui komisionernya Poengky Indarti mengaku telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan diusulkan ke Jokowi. Namun dia tidak menyebut nama kandidat tersebut.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 11 ayat (6) huruf B menyatakan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yakni kepangkatan dan jenjang karier.
"Yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri," ucap Poengky, Sabtu (19/12).
Jika melihat berbagai argumen dari dua institusi yang dapat memberikan rekomendasi kandidat calon Kapolri kepada Presiden, ada dua angkatan yang paling memungkinkan menjadi Kapolri yaitu angkatan pendidikan akademi kepolisian 1988 dan angkatan 1989. Setidaknya, ada 3 orang nama Komisaris Jenderal (Komjen) yang diunggulkan dari percaturan argumen, yaitu di angkatan 1988 meliputi Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Komjen Pol Agus Andrianto selaku Kabaharkam angkatan 1989.
Gatot Eddy Pramono
Sepanjang masa pandemi COVID-19, Wakapolri Gatot Eddy Pramono kerapkali muncul di publik karena ia juga ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).
Gatot Eddy Pramono hingga saat ini disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Aziz. Pria kelahiran Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965 berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri ia menjabat Kapolda Metro Jaya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan Gatot Eddy merupakan satu dari tiga nama yang paling direkomendasikan untuk menjadi Kapolri.
Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memberikan gambaran keuntungan Komjen Pol Gatot menjadi Kapolri. Dengan masa kerja masih tiga tahun dan sudah cukup senior.
"Pengalaman Komjen Pol Gatot Eddy perlu perhitungkan, pernah jabat Kapolda Metro Jaya sehingga paham soal situasi lapangan," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/12).
Boy Rafli Amar
Karir Boy Rafli Amar mirip dengan Tito Karnavian yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua. Hal yang sama juga, Boy juga saat ini menduduki jabatan Kepala BNPT. Perbedaannya, Boy banyak dikenal sebagai humas Polri.
Boy Rafli Amar lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.
Staf Pengajar Universitas Tarumanagara Dr Urbanisasi memprediksi Boy Rafli sangat layak untuk menjadi Kapolri. Selain sosok humanis, ia juga memiliki kemampuan komunikasi ke segala lini.
"Hal ini merupakan modal sekaligus Prestasi Komjen Boy Rafly ketika Menjadi Kadiv Humas Polri," kata Urbanisasi di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Lebih lanjut Urbanisasi mengatakan salah satu prestasi terbaik Boy Rafli sebagai perwira polisi adalah ketika bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.
"Kasus Terorisme yang ditangani pak Boy termasuk kasus berskala besar dan jangkauannya internasional, beliau menangani kasus bom Bali," ujar Urbanisasi.
Dalam menangani kasus Bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, Ali Imron, Doktor Azhari, Nurdin M Top. Bahkan, dengan Ustaz Abu Bakar Baa’syir, ketua pesantren Ngeruki Solo yang dulu membaiat orang-orang atau pelaku-pelaku bom Bali.
"Loyalitas pengabdian, profesionalisme dan integritas Boy Rafli tak diragukan lagi. Kredibilitas, kompetensi, mental dan moral sangat baik. Yang lebih penting dan utama setia pada negara dan pimpinannya. hal ini sangat penting bagi presiden Jokowi menunjuk seorang pembantunya di samping profesionalisme," tutupnya.
Agus Andrianto
Lulusan Akpol 1989 ini diketahui berpengalaman dalam bidang reserse, sebelum jadi Kabaharkam ia menjabat Kapolda Sumut menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang menjadi Ketua KPK. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967 ini sangat gencar mengkampanyekan penggunakan produk dalam negeri di institusi kepolisian. Ia pernah dianugerahi beberapa tanda penghormatan, di antaranya Bintang Bhayangkara Pratama, SL Pengabdian XXIV, SL Ksatria Bhayangkara, SL Operasi Kepolisian hingga France Medal. Agus sangat terkenal ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016, tatkala menangani kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dari ketiga nama tersebut, siapakah yang akan menjadi kandidat calon Kapolri? Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Supriansa memberikan keterangan belum ada kandidat yang secara resmi dikirimkan Presiden ke DPR.
"Dari fit and proper test nanti baru bisa disimpulkan," ujarnya. (*/PN-001)
Sumber: suara.com
Post a Comment