Akhirnya, Ketua DPRD Kabupaten Solok Dukung Pengadaan Ekskavator
Dodi Hendra yang merupakan kader Gerindra tersebut, kini menyatakan mendukung program pengadaan ekskavator tersebut dengan alasan untuk kepentingan masyarakat banyak dan sesuai regulasi yang ada.
"Saya mendukung, sebagai orang partai (Gerindra) dan Ketua DPRD saya mendukung. Tapi tentu harus kita lalui regulasi dan tahapannya. Dan kita sesuaikan kemampuan keuangan daerah kita," ucapnya, seperti dikutip dari hantaran.co.
Disampaikannya jika tidak bisa dibeli semua pada tahun ini karena keterbatasan anggaran, ia berharap bisa ditambah pada tahun selanjutnya.
"Karena kondisi keuangan daerah pada saat ini dan ditambah Covid-19. Jadi berapa cukupnya aja dulu. Kalau tahun ini bisa dapat enam mungkin penambahan ekskavatornya bisa dilanjutkan di tahun depan," ujarnya.
Dodi juga memberikan masukan, terkait dengan ekskavator atau jenis alat berat harus sesuai dengan wilayah.
"Saya mencontohkan, di satu daerah mungkin tidak butuh ekskavator yang besar karena bisa saja merusak jalan, tapi mungkin bisa dipakai yang pakai roda. Jadi tergantung kebutuhan wilayah," tuturnya.
Dodi menyebutkan, terkait program-progam pemerintah daerah ia siap mendukung demi kepentingan masyarakat banyak.
"Pokoknya, apa pun programnya dan visi misinya Asda Pandu (Epyardi Asda-Jon Firman Pandu), saya Ketua DPRD mendukung. Sesuai regulasi," tuturnya.
Disampaikannya, meski di dalam DPRD tersebut banyak partai, ia meyakini semua wakil rakyat mendukung program tersebut.
"Di DPRD ini kan banyak warna (partai) di dalam. Tapi inshaallah semuanya mendukung kok," kata Dodi.
Beberapa saat sebelumnya, Partai Gerindra di Kabupaten Solok menggelar Rapat Fraksi di DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, Senin (24/5/2021). Rapat yang dihadiri oleh Wabup Jon Firman Pandu yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu, mendukung rencana pengadaan satu kecamatan satu ekskavator.
"Menyikapi dinamika yang berkembang tentang program Bupati dan Wakil Bupati Solok, baik tentang RPJMD maupun pengadaan alat berat jenis ekskavator. Maka kami sampaikan kami mendukung pengadaan alat berat jenis ekskavator sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok dengan tetap memperhatikan aturan dan regulasi yang ada," bunyi press release Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz.
Selain dukungan untuk pengadaan ekskavator juga ada komitmen untuk membangun komunikasi yang harmonis antara kepala daerah dan Forkopimda.
"Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten solok senantiasa bekerja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Mendukung proses percepatan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk dibahas dan disahkan oleh DPRD sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. Lalu Fraksi Gerindra tetap berkomitmen untuk bersinergi, membangun komunikasi dan harmonisasi baik dengan kepala daerah maupun dengan unsur Forkopimda dalam tataran tetap berada pada koridor fungsi-fungsi legislatif".
Sebelumnya, rencana pengadaan sebanyak 14 ekskavator oleh Pemkab Solok mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra. Menurut Dodi Hendra, rencana Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang selalu digaungkan dalam masa kampanye Pilkada 2020 lalu, untuk pengadaan 14 unit ekskavator di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, belum menjadi kebutuhan.
Dodi Hendra yang merupakan Wakil Ketua bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan (OKK) DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Solok, menegaskan tidak semua masyarakat dan kecamatan di Kabupaten Solok membutuhkan ekskavator saat ini. Menurutnya, dalam masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, masyarakat lebih memikirkan kebutuhan untuk sehari-hari.
"Apa urgensinya pengadaan 14 ekskavator saat ini. Apakah masyarakat di 14 kecamatan butuh ekskavator, atau memikirkan kebutuhannya sehari-hari. Tentu, masyarakat tidak akan meminta makan langsung ke Pemkab Solok. Yang diharapkan masyarakat adalah, bagaimana pemerintah bisa menyediakan akses untuk pergerakan ekonomi. Seperti akses menuju sawah dan ladang bagi petani, sehingga mereka bisa menjual hasil panen. Jika bicara program berbasis kebutuhan masyarakat, tentu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak. Bukan berdasarkan kebutuhan sekelompok orang atau segelintir orang yang punya kepentingan," tegasnya.
Dodi Hendra juga menegaskan, pihaknya di DPRD Kabupaten Solok dan Fraksi Gerindra akan mengevaluasi dan mengkaji ulang pengadaan 14 unit ekskavator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Dodi Hendra juga menegaskan pihaknya akan mengajukan hak interpelasi, jika kebijakan itu tidak sesuai regulasi dan tidak berpihak kepada rakyat.
"Jika tidak sesuai regulasi dan aturan, kami memastikan tidak akan ikut. Sebab, kita diperintahkan oleh partai duduk disini (DPRD) untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan visi misi partai. Tapi harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di negara ini. Eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) mempunyai Tupoksi yang berbeda, namun sama-sama berniat baik untuk masyarakat," tegasnya. (PN-001)
Post a Comment