"Duo Hendra" Adu Sengit Terkait Rencana Pengadaan 14 Ekskavator Pemkab Solok

PATRONNEWS May 07, 2021 0

SOLOK - Rencana pengadaan sebanyak 14 ekskavator oleh Pemkab Solok mendapat tanggapan berbeda di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Yakni, dari Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra dan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Jon Hendra. Menurut Dodi Hendra, rencana Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang selalu digaungkan dalam masa kampanye Pilkada 2020 lalu, untuk pengadaan 14 unit ekskavator di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, belum menjadi kebutuhan. Sementara, meski merupakan warga Kota Solok, Jon Hendra justru menilai keberadaan 14 unit ekskavator di 14 kecamatan, sudah menjadi kebutuhan di Kabupaten Solok.

Dodi Hendra yang merupakan Wakil Ketua bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan (OKK) DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Solok, menegaskan tidak semua masyarakat dan kecamatan di Kabupaten Solok membutuhkan ekskavator saat ini. Menurutnya, dalam masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, masyarakat lebih memikirkan kebutuhan untuk sehari-hari. 

"Apa urgensinya pengadaan 14 ekskavator saat ini. Apakah masyarakat di 14 kecamatan butuh ekskavator, atau memikirkan kebutuhannya sehari-hari. Tentu, masyarakat tidak akan meminta makan langsung ke Pemkab Solok. Yang diharapkan masyarakat adalah, bagaimana pemerintah bisa menyediakan akses untuk pergerakan ekonomi. Seperti akses menuju sawah dan ladang bagi petani, sehingga mereka bisa menjual hasil panen. Jika bicara program berbasis kebutuhan masyarakat, tentu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak. Bukan berdasarkan kebutuhan sekelompok orang atau segelintir orang yang punya kepentingan," tegasnya.

Dodi Hendra juga menegaskan, pihaknya di DPRD Kabupaten Solok dan Fraksi Gerindra akan mengevaluasi dan mengkaji ulang pengadaan 14 unit ekskavator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Dodi Hendra juga menegaskan pihaknya akan mengajukan hak interpelasi, jika kebijakan itu tidak sesuai regulasi dan tidak berpihak kepada rakyat. 

"Jika tidak sesuai regulasi dan aturan, kami memastikan tidak akan ikut. Sebab, kita diperintahkan oleh partai duduk disini (DPRD) untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan visi misi partai. Tapi harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di negara ini. Eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) mempunyai Tupoksi yang berbeda, namun sama-sama berniat baik untuk masyarakat," tegasnya. 

Sementara itu, mantan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solok dan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Jon Hendra, menilai rencana Bupati Solok, Epyardi Asda untuk menempatkan satu unit eskavator di setiap Kecamatan di Kabupaten Solok, perlu diwujudkan demi kepentingan masyarakat. Dilansir sejumlah media, Caleg DPRD Sumbar 2019 Dapil Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan) itu, menilai keberadaan ekskavator sudah menjadi kebutuhan. Hal itu menurutnya, mengingat kondisi geografis Kabupaten Solok dan untuk penanggulangan bencana. 

"Dari perjalanan kami ke berbagai pelosok Kabupaten Solok, persoalan infrastruktur jalan kerap menjadi persoalan. Apalagi saat terjadi bencana longsor yang sering melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Solok, ruas jalan sebagai urat nadi perekonomian tertimbun dan butuh waktu cukup lama untuk menanganinya karena keterbatasan alat berat," ungkapnya.

Jon Hendra sangat yakin, masyarakat akan menyambut positif jika satu kecamatan satu eskavator bisa diwujudkan. Menurutnya, dengan menempatkan sarana seperti eskavator dekat dengan masyarakat nagari, juga akan mendorong pelaksanaan pembangunan dilakukan secara mandiri di setiap nagari. Jon Hendra menyatakan, rencana penempatan satu unit eskavator di setiap kecamatan yang ada didaerah Kabupaten Solok harus menjadi skala prioritas sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

"Kurangnya fasilitas umum, membuat sejumlah nagari sulit berkembang. Bahkan akses jalan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat juga masih menjadi persoalan yang hingga kini belum tertuntaskan di Kabupaten Solok," ujarnya. (PN-001)