Kapuspen Kemendagri: Biro Adpim harus Mampu Menjaga Wibawa dan Kharisma Kepala Daerah
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Beni Irwan, M.Si, MA, ketika memberikan pandangan dalam audiensi tim Biro Adpim Setdaprov Sumbar di ruang kerjanya kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (25/6/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Protokol mewakili Biro Adpim Kemendagri, Drs. M.S Iskandar, M.Si, Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Adpim Setdaprov Sumatera Barat, Zardi Syahrir, SH, MM, Kasubag Materi Pimpinan Dra. Dirse Novera, MM dan staf Makopim, Yessi.
Benni Irwan, lebih lanjut menyampaikan melihat struktur Biro Adpim yang ada di Sumbar berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang akan direvisi serta Permerdagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Biro Adpim Provinsi Sumbar sudah bagus dengan susunan struktur organisasi. Ada bagian Makopim yang mem-branding kinerja menjaga imej keluar bersama media. Ada bagian Protokol menjaga imej tampilan pimpinan ke dalam dan ada bagian Perencanaan dan Kepegawaian lingkup Setdaprov termasuk tata usaha biro yang mengelola SDM, sarana prasarana secara internal, maksimalkanlah agar terlihat kinerja baik ke depannya," ujarnya.
Beni juga mengatakan, kondisi ini telah memadukan antara peran dan fungsi Puspen dan Biro Adpim yang ada di Kemendagri yang benar-benar melakukan pelayanan pimpinan secara maksimal kepada pimpinan dan kinerja lembaga tempat kerja.
"Menarik bagian Makopim yang salah satu subag materi pimpinan yang mengelola narasi pimpinan yang saat ini amat penting dalam menjaga imej pimpinan dihadapan publik dan masyarakat. Walaupun pengelolaan materi pimpinan tersebut juga tidak terlepas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait dalam setiap kegiatan pimpinan. Materi pimpinan menjadi perhatian khusus karena sebuah narasi kegiatan pimpinan pada saat tampil di Medsos bisa tak terkendali jika ada salah respons dan sebagainya," ingatnya.
Benni juga menegaskan dalam menjaga wibawa pimpinan, Biro Adpim mesti juga memperhatikan penampilan pimpinan sebaik mungkin.
"Kita tahu gubernur Sumbar itu sosok seorang buya, tentu pakai peci sehari-hari menjadi khas dan karismatiknya. Tak elok kadang jika dalam pengambilan dokumentasi foto dan video, terambil gambar yang kurang baik, yang berdampak imej kurang baik di hadapan publik. Maka biro Adpim melekat dekat dengan pimpinan dalam setiap kegiatan, guna memperhatikan setiap penampilan dan bahan-bahan narasi materi pimpinan mesti terkelola dengan baik dengan data dan informasi yang benar," ujarnya.
Sementara itu Kepala Biro Adpim Kemendagri yang diwakili Kabag Protokol M.S Iskandar menyampaikan, biro organisasi Setdaprov Sumbar cukup baik merancang sistem yang ada di Biro Adpim Sumbar.
"Ada susunan tugas, peran dan fungsi Biro Adpim yang mampu mengakomodir kebutuhan pimpinan setiap kegiatan yang juga berkalaborasi dengan biro umum yang memfasilitasi kebutuhan pimpinan dalam sisi sarana dan prasarana yang petugas pelayanannya ada di Biro Adpim," ujarnya.
Iskandar juga menyampaikan, di Biro Adpim Kemendagri saat ini ada 4 (empat) bagian. Pertama, bagian tata usaha pimpinan dengan 3 Subag-nya. Kedua, bagian protokol dengan 3 Subag, protokol, acara dan tamu. Ketiga, bagian materi pimpinan dengan 3 Subag dan keempat bagian umum pimpinan.
"Bagian materi pimpinan itu bertugas melakukan kompilator sebelum sampai kepimpinan dan melakukan polesan sesuai dengan selera pimpinan. Tapi bagian materi pimpinan jangan sampai membuatnya terlebih dahulu agar tidak hilang substansi dari kegiatan dimaksud. Karena dasar bahan materi bersumber dari Bappeda, OPD terkait dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan," ujarnya.
Iskandar lebih lanjut menjelaskan, setelah bahan dan inti materinya didapat barulah diolah dan dipoles baik dalam bentuk sambutan atau materi pimpinan yang bersifat powepoint yang tampilan disainnya sesuai dengan keinginan pimpinan.
"Begitu juga bagian perencanaan dan kepegawaian Adpim, mengurus pegawai di lingkup tempat kerja namun eksekusinya tetap di BKD provinsi. Begitu juga dengan perencanaan penyusunan anggaran, bagaimana kebutuhan kegiatan di Biro Adpim dapat terpenuhi dalam mendorong semua aktifitas yang ada, termasuk pembiayaan lembur bagi staf yang diketahui kegiatan di Adpim tidak mengenal waktu kerja seperti unit kerja lain," terangnya. (*/PN-001)
Sumber: Adpim Pemprov Sumbar
Post a Comment