Sekretaris Gerindra Sumbar, Evi Yandri: Kita Siap "Fight" Membela Dodi Hendra!

PATRONNEWS August 17, 2021 0

PADANG - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menyatakan upaya sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Solok untuk menggulingkan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, adalah tindakan intervensi dan mengobok-obok hak Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Kabupaten Solok. Anggota DPRD Sumbar itu menegaskan, seluruh kader, pengurus dan elemen Partai Gerindra diwajibkan untuk membela Dodi Hendra. 

"Dodi Hendra adalah kader kita yang menerima mandat dari DPP Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Mandat itu, ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani. Bagi kami kader Gerindra, setiap keputusan partai wajib diterima, dijalankan dan diamankan," ungkapnya.

Dalam hal persoalan mosi tidak percaya  yang sekarang sedang bergulir, Evi Yandri menyatakan wajib bagi setiap kader untuk membela Ketua DPRD Dodi Hendra. Evi Yandri juga mengatakan, mosi tidak percaya adalah hak politik anggota DPRD Kabupaten Solok dan DPD Partai Gerindra Sumbar memahami dan menghargai hal itu. Tapi, Evi Yandri mensiyalir, di balik ini semua, ada upaya intervensi dan pengibirian hak Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Kabupaten Solok.

"Adanya asumsi dan dugaan Dodi hendra sebagai Ketua DPRD arogan dan otoriter, adalah kesalahan yang dicari-cari. Ini merupakan upaya mengebiri dan mengggulingkan Dodi Hendra secara pribadi. Itu sama saja mengintervensi, mencampuri, mengobok-obok hak Partai Gerindra. Saya pastikan sekali lagi, DPD Gerindra sesuai arahan Ketua DPD Andre Rosiade tidak akan membiarkan itu terjadi dan akan memantau setiap perkembangan. Kami juga akan memastikan setiap kader Gerindra berperan aktif membela dan mencarikan solusi terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Solok ini," tegasnya.

Kronologis Mosi Tak Percaya

Dalam Dialog Padang TV, Jumat (6/8/2021), Evi Yandri memaparkan kronologis terjadinya mosi tak percaya dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Solok ke Dodi Hendra. Hadir dalam dialog itu, Bupati Solok periode 2010-2015 Syamsu Rahim, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Pengamat Hukum Tata Negara Charles Simabura, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Riswanto Bakhtiar, Praktisi Hukum Vino Oktavia, dan Direktur Sumbar Leadership Forum dan Research Edo Andrefson. 

Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, kronologis sebelum mosi tak percaya itu, hari Rabu, ada laporan, di hari Sabtu Ketua DPC menyampaikan ada rencana Mosi tak percaya. Hari Minggu, dirinya melakukan klarifikasi ke Dodi Hendra, dengan memanggilnya ke Padang. 

"Saya pertanyakan tentang otoriter dan tidak kolektif kolegial. Dodi Hendra memberikan penjelasan, menurutnya ada hal-hal yang secara regulasi tidak bisa dia setujui. Singkat cerita, Seninnya kita panggil lagi dan kita pertemukan Ketua DPC, Ketua DPRD dan Ketua Fraksi. Kesimpulan, saya minta Ketua Fraksi untuk melobi fraksi lain agar mosi ini tidak terjadi. Dodi Hendra saya minta secara pribadi temui Epyardi Asda. Saya minta dia soft. Setelah beberapa kali dicoba, Epyardi Asda tidak memberi ruang. Lalu kita instruksikan wakil bupati untuk memfasilitasi pertemuan Epyardi dan Dodi Hendra," ujarnya.

Tapi, menurut Evi Yandri, di hari Rabu, mosi tidak percaya itu justru dinaikkan. Waktu itu Evi Yandri mengaku sedang berada di Pasaman, dan mosi tidak percaya naik sekitar jam 3 siang. Kemudian dirinya melakukan konfirmasi ke Ketua Fraksi Gerindra Hafni Havis, mengapa mosi berlanjut. Jawabnya, pertama, untuk menjaga harmonisasi Bupati dan Wakil Bupati. Kedua, kawan-kawan fraksi Gerindra, ikut karena ada kekhawatiran, tidak akan diakomodir pokok-pokok pikiran (pokir) mereka. 

"Dengan dua alasan itu, akhirnya saya pertimbangkan dan koordinasi dengan ketua DPD, akhirnya diputuskan bahwa kepentingan partai di atas segala-galanya. Di atas harmonisasi, di atas Pokir. Jika kader kita ikut, padahal notabene Dodi Hendra adalah kader, kalau juga ikut dalam upaya menggulingkan, tentu harga diri Gerindra di sana. Makanya, sorenya saya ultimatum, ketua Fraksi dan Ketua DPC, mosi harus dicabut," ungkapnya. 

Evi Yandri juga mengatakan, sebelumnya juga banyak kejadian. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kejadian, karena Dodi Hendra adalah kader. Evi Yandri juga menegaskan, Gerindra tidak pernah mengatakan Ketua DPRD arogan. Karena adanya janji-janji dan intervensi, tidak akan diakomodir Pokir. Kenyataannya sampai sekarang belum terakomodasi Pokir ini dengan alasan mekanisme.

"Saat saya tanya Ketua DPC mengapa tidak memfasilitasi Dodi Hendra dan Epyardi, jawaban Jon F Pandu, Epyardi tidak mau bertemu. Bahkan mengatakan, Ketua DPRD itu jangan Dodi Hendra lagi. Ini jawaban Epyardi yang saya dapatkan dari Ketua DPC Jon Pandu. Ini tentu tidak etis. Ketua DPRD itu adalah hak Gerindra. Kita partai pemenang di Kabupaten Solok. Tidak boleh partai lain yang mengatur, siapa yang ditunjuk Gerindra untuk jadi Ketua DPRD. Persoalan Dodi Hendra tidak menyetujui adanya usulan pengadaan ekskavator oleh Pemkab, dan hal-hal lain yang membuat kedua pihak saling tersinggung," ungkapnya. 

Evi Yandri juga mengatakan, statemen Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, tentu punya dasar, alibi dan pertimbangan. 

"Kita sudah soft. Kita sudah perintahkan kader kita mundur selangkah. Seperti perintah kepada Dodi Hendra untuk menemui Epyardi secara pribadi. Karena Ketua DPRD tugasnya adalah mengawasi Bupati, memanggil Bupati, bukan datang ke Bupati. Tapi saya perintahkan Dodi Hendra menemui Bupati. Kita sudah mengalah. Tapi Epyardi justru mengatakan, Ketua DPRD jangan Dodi Hendra. Kalau sudah sejauh itu, artinya sudah mengobok-obok partai Gerindra. Artinya, mosi tidak percaya ada peran Epyardi, dan saya dapatkan laporan terkait itu. Kalau begini, kita juga siap 'fight' membela kader kita," ujarnya. 

Anggota DPRD Sumbar itu juga mengatakan ada dua kader Gerindra Kabupaten Solok yang coba bermain di persoalan ini. 

"Saya pastikan dua orang ini akan diberi sanksi. Keduanya sudah kita ajukan ke mahkamah partai. Nanti pasti akan ada sanksinya, tergantung hasil mahkamah partai," tegasnya.

Sikap DPC Gerindra Kabupaten Solok

Polemik antara Bupati Solok Epyardi Asda dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra yang kian memanas, membuat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok yang juga Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu merasa perlu turun untuk menyelesaikan dan menyampaikan pendapatnya di muka publik. Hal itu, dilakukan JFP dengan menggelar jumpa pers dengan para jurnalis di Kabupaten Solok, Senin sore (16/8/2021). antan Ketua DPRD Solok itu menegaskan, Partai Gerindra akan membela kadernya, yaitu Dodi Hendra. Dia merasa, Gerindra hari ini tentu harus memilih, Fraksi Gerindra DPRD harus memilih.

"Memilih untuk menentukan pilihan, bahwa Gerindra hari ini di Kabupaten Solok, akan membela kader sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) partai. Kita akan terus tegak lurus sesuai dengan AD/ART partai. Saya pastikan Partai Gerindra hari ini solid, satu suara. Dan suara  di luar itu tidak. Nanti akan ada satu orang yang kami tunjuk untuk menjadi juru bicara. Menyuarakan kepentingan masyarakat luas," kata Jon Pandu.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz dan anggota Fraksi Madra Indriawan dan Septrismen itu, Jon Firman Pandu menegaskan, gonjang-ganjing perseteruan Bupati Solok Epyardi dengan Ketua DPRD Solok Dodi Hendra sudah terang benderang. 

"Hari ini ketua DPRD adalah Fraksi Gerindra. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf pada seluruh masyarakat Kabupaten Solok. Ada hal-hal, sekaitan dengan dinamika ini," katanya.

Tentu, katanya, keputusan ini harus diambil setelah mendapatkan arahan dari DPD Partai Gerindra Sumbar dan DPP Partai Gerindra. Demi untuk terus tegak lurus membela kepentingan masyarakat luas. 

"Insya Allah, bahwa Partai Gerindra hari ini solid, tegak lurus, terhadap garis kebijakan partai. Membela kepentingan masyarakat adalah di atas segala-galanya. Kami pastikan Gerindra mendukung program pemerintah prorakyat, dan terus akan mengkritisi yang memang tidak prorakyat. Bahwa Partai Gerindra hari ini suaranya adalah satu, satu membela kepentingan masyarakat Solok. Kader-kader harus satu suara membela rakyat," katanya. (PN-001)