Polemik di Kabupaten Solok, Anggota Fraksi PKS Nosa Eka Nanda: Mari Move On
SOLOK - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Solok, Nosa Eka Nanda, S.Pd, meminta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Solok untuk move on (menatap ke depan), terkait polemik dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Solok. Menurut Nosa, saat ini, dinamika DPRD di internal sudah menurun suhunya. Sehingga, Nosa meminta agar tidak perlu kita berkomentar lain-lain untuk saat kini. Agar tidak memperkeruh suasana.
"Rancak diam, wait and see (tunggu dan lihat). Nanti kalau berkomentar, baik salah atau benar, bisa saja akan memperkeruh suasana. Karena semua orang punya hak mengomentari apa yang kita sampaikan, menurut cara pandang mereka. Khawatirnya, lain maksud kita, lain pula respons orang lain," ungkapnya, Minggu (19/9/2021).
Nosa juga mengatakan, persoalan saat ini menunggu Keputusan dari Gubernur Sumbar. Karena itu, Nosa mengajak seluruh elemen untuk fokus membangun daerah dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Solok. Menurutnya, dinamika DPRD adalah bumbu demokrasi.
"Mari fokus membangun daerah dan kawal. Dinamika DPRD adalah bumbu demokrasi," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Nosa Eka Nanda menyatakan roda Pemerintah Kabupaten Solok sejauh ini berjalan terus dengan baik dan normal. Mulai dari Nagari, Kecamatan dan OPD. Menurutnya, beberapa kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah berjalan, dan Kabupaten Solok masih fokus pada pandemi Covid-19.
"Pemerintahan Bapak Epyardi Asda dan Bapak Jon Firman Pandu baru beberapa bulan, baru sampai pengesahan Ranperda RPJMD, setelah ini baru masuk ke RKPD, masih persiapan di garis start. Mari bersama kita beri masukan positif dan kita dukung bersama yang positif rencana-rencana Program dan Kegiatan. Kalau di awal ini sudah diserang membabi buta, justru masyarakat kita yang jadi korban, semestinya mereka diurus, malah mengurus diri sendiri kita saja belum bisa," ungkap Nosa, Senin (23/8/2021).
Terkait dinamika di DPRD, Nosa menyampaikan ini hal biasa-biasa saja. Menurutnya, DPRD adalah tempat berhimpunnya berbagai latar belakang para politisi, dengan cara yang berbeda-beda, sehingga masih ada yang butuh waktu untuk belajar dan menyesuaikan diri. Baik penyesuaian terhadap Tupoksi DPRD itu sendiri, termasuk memahami bahwa antara DPRD dengan Pemerintah Daerah itu mitra, ibarat suami istri, berdebat tapi tapi jangan sampai bercerai.
"DPRD dengan Pemerintah Daerah disebut dengan Pemerintahan Daerah. Pada masa penyesuaian inilah muncul berbagai dinamika. Kalau kita Anggota DPRD ini betul-betul sudah dewasa dan matang, segala persoalan harus kita selesaikan sendiri dan penuh tanggungjawab, tanpa "intervensi negatif' dari pihak manapun, dengan begitu DPRD akan menjadi "sekolah kepemimpinan praktis dan efektif", bukan tempat premanisme, adu jotos, tipu menipu, abuse of power, dll," ungkapnya.
Nosa juga mengatakan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Anggota DPRD saja sangat sering diadakan. Menurutnya, hal dirasa cukup menjadi modal untuk stock of leaders kepemimpinan di Kabupaten Solok.
"Jangan tanya sana, tanya sini, mencle-mencle, dan sebagainya. Kecuali bertanya untuk referensi aturan perundang-undangan, wajib. Karena update perundang-undangan hampir setiap saat terjadi," ujarnya.
Nosa Eka Nanda juga meminta kepada semua masyarakat jangan mudah terpancing dan terpengaruh dengan kabar yang berkembang. Menurutnya, masyarakat sebaiknya bertanya dan mencari banyak pendapat terhadap dinamika yang sedang terjadi di Kabupaten Solok.
"Silakan kita simak diskusi di Grup WA, Medsos, Youtube, tapi jangan langsung ditelan, tapi kunyah-kunyah dulu. Setiap anggota DPRD yang duduk saat ini adalah perwakilan masyarakat dan pasti semuanya berniat serta bekerja untuk masyarakat dan Daerah Kabupaten Solok," ungkapnya. (PN-001)
Post a Comment