Epyardi Launching 4 Ekskavator, Dodi Hendra: Jangan Sampai Bermuara ke Ranah Hukum
SOLOK - Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar me-launching dan menyerahkan alat berat ekskavator secara simbolis kepada wali nagari di tengah kegiatan vaksinasi massal di Dermaga Singkarak, Selasa (19/10/2021). Sejumlah pejabat Kabupaten Solok tampak hadir di lokasi, seperti Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Dandim 0309 Solok dan personel dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok. Juga hadir Pj Sekda Medison, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Ivoni Munir dan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Septrismen. Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, juga ikut datang ke lokasi dengan sepeda motor gede (Moge), meski kedatangannya dalam rangka kegiatan vaksinasi massal.Bagi Epyardi Asda, penyerahan 4 unit ekskavator ini menjadi pembuktian, bahwa dirinya bisa mengadakan 4 unit alat berat jenis ekskavator ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Solok. Meski, anggaran untuk pengadaan ekskavator tersebut tidak mendapat persetujuan, terutama dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Solok dan masyarakat luas, Epyardi Asda tetap kukuh dalam pengadaan. Epyardi menegaskan 4 unit ekskavator ini menjadi tahap awal dari 7 unit yang bakal terealisasi di tahun 2021 ini. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, 7 unit lagi akan direalisasikan di tahun anggaran 2022.
"Saya ingin membangkitkan potensi perekonomian masyarakat melalui budidaya pertanian. Setelah ada ekskavator, kata dia, Walinagari silakan melakukan pembukaan jalan-jalan usaha tani untuk membuka akses lahan pertanian masyarakat. Nanti jalan yang dibuka di nagari, akan ditingkatkan menjadi cor semen. Dana pengecorannya kita anggarkan di APBD. Kemudian dikerjakan secara swakelola, tidak perlu tender-tender, sehingga ekonomi masyarakat bangkit," kata Epyardi.
Epyardi Asda meminta Walinagari mendata orang yang lahannya dilalui akses jalan tersebut. Masyarakat kemudian disuruh membuat lubang, nanti Pemkab Solok akan membantu dengan bibit tanaman.
"Kita sudah sediakan ribuan bibit tanaman durian montong, pisang, alpukat dan apa saja yang ingin ditanam masyarakat sesuai kondisi nagari bersangkutan. Di bidang pertanian, kita telah mengikat kerjasama dengan Pemprov DKI, Pemko Pekanbaru dan Dumai untuk memasarkan seluruh hasil pertanian Kabupaten Solok ke daerah itu. Pasar hasil pertanian saya yang akan usahakan, kita telah kerjasama dengan DKI, Pekanbaru dan Dumai untuk membeli beras dan hortikultura Kabupaten Solok. Ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada kampung halaman dan bertekad Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok sebagai Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat," ujarnya.
Meski sebelumnya, sejumlah nagari dipastikan akan menjadi pemakai pertama, penunjukan nagari-nagari tersebut, justru terjadi pembatalan. Penyebabnya, sejumlah walinagari tidak hadir dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut. Nagari Sungai Nanam di Kecamata direncanakan menjadi pemakai pertama ekskavator. Namun, dialihkan ke Nagari Aie Dingin, karena Walinagarinya tidak berada di lokasi vaksinasi. Begitu juga untuk kecamatan Gunung Talang, awalnya disepati digunakan nagari Jawi-Jawi. Namun ketika dipanggil, walinagarinya tidak hadir, dan langsung diserahkan ke Walinagari Talang. Sementara, untuk Kecamatan X Koto Singkarak diterima walinagari Singkarak, dan kecamatan X Koto Diatas diserahkan kepada Walinagari Tanjung Balik.
"Kenapa tidak walinagarinya tidak datang dan tidak berada di lokasi vaksinasi. Padahal sebelumnya sudah disurati supaya datang ke lokasi vaksinasi ini. Makanya dialihkan ke nagari lain," ujar Epyardi.
Ketua DPRD Dodi Hendra: Harus Sesuai Regulasi, Jangan Sampai Bermuara ke Ranah Hukum
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra saat dikonfirmasi terkait penyerahan 4 unit ekskavator, mengaku sangat terkejut dengan "keberanian" Bupati Epyardi Asda ini. Dodi juga mengaku dirinya sudah mengingatkan Bupati Solok jauh-jauh hari, agar mematuhi seluruh regulasi dan aturan dalam pengadaan ekskavator tersebut. Dodi Hendra juga mengingatkan, anggaran pengadaan ekskavator tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, maupun APBD 2021. Sementara RPJMD 2021-2026, maupun APBD Perubahan 2021 belum diverifikasi oleh Gubernur Sumbar. Jika nantinya, proses pengadaan ekskavator ini bermuara ke ranah hukum, Dodi Hendra menegaskan bahwa pihak eksekutif harus bertanggung jawab.
"Anggaran pengadaan ekskavator tersebut tidak ada dalam RPJMD 2016-2026. Begitu juga di APBD Perubahan 2021. Harus diingat, apapun program yang akan dilakukan harus sesuai dengan regulasi dan aturan hukum. Tidak boleh ada anggaran yang naik di jalan," tegasnya.
Dodi Hendra juga mengungkapkan, Pemkab Solok juga harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap suatu program terhadap keuangan Kabupaten Solok. Sebab, menurutnya, ekskavator dan alat berat lainnya, menyedot anggaran yang cukup besar. Tidak hanya dalam pengadaan, tapi juga untuk prasarana, perawatan, pemeliharaan dan operasional alat-alat berat tersebut.
"Mestinya harus dilihat juga, terkait dukungan anggarannya. Jangan sampai, alat yang sudah dibeli yang sudah menguras APBD, justru tidak memberi efek maksimal, sesuai harapan. Apalagi, alat-alat tersebut juga menyedot anggaran yang sangat besar untuk perawatan, pemeliharaan dan operasional," ungkapnya.
Dodi juga mengatakan, sebelumnya seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Solok telah menyetujui anggaran pengadaan sebanyak 3 unit ekskavator dan alat berat, tapi di RAPBD Perubahan 2021. Bukan di APBD 2021.
"Jika hal itu sesuai aturan, kita di DPRD akan siap mendukung. Apalagi jika untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Solok. Tapi, jika hal ini hanya untuk menuntaskan janji-janji kampanye dan dalam aplikasinya tidak maksimal, kita juga siap melaksanakan fungsi kontrol/pengawasan kita. Sehingga, jangan sampai ada stigma dan pandangan picik, bahwa DPRD menghambat pembangunan di Kabupaten Solok. Intinya, kita setuju, sepanjang sesuai dengan aturan dan regulasi. Jangan sampai hal ini justru bermuara ke masalah hukum," tegasnya.
Saat ini, pengadaan 14 ekskavator untuk 14 kecamatan di Kabupaten Solok, sedang menjadi polemik di Kabupaten Solok. Tidak hanya di eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD), tapi juga di masyarakat luas. Masyarakat yang pro terhadap kebijakan ini, menilai dengan adanya ekskavator ini, bisa membuka akses jalan dan perekonomian. Sementara, pihak yang kontra, menilai kebijakan ini terlalu dipaksakan untuk menuntaskan janji kampanye Bupati Epyardi Asda. Di lain pihak, pengadaan ekskavator ini, menyedot anggaran daerah yang sangat besar. Sementara kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok sedang morat-marit. Seiring dengan kondisi jalan dan infrastruktur yang dalam kondisi rusak berat. Mereka menilai, seharusnya Pemkab Solok lebih memprioritaskan perbaikan ekonomi masyarakat yang semakin berat karena dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). Yakni penguatan di sektor UMKM dan sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat.
Didukung Gubernur Sumbar
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharulah membuat pernyataan mengejutkan terkait program pengadaan 14 ekskavator untuk 14 kecamatan di Kabupaten Solok, yang kini sedang menjadi polemik. Mahyeldi menegaskan dirinya mendukung program Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, dalam menyediakan ekskavator di setiap kecamatan. Dukungan Mahyeldi ini, mendapat komentar dari Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Mahyeldi mengatakan, pengadaan ekskavator tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pengembangan sektor pertanian dan bidang lainnya di Kabupaten Solok. Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang sangat bagus untuk membuka akses jalan dan perekonomian di Kabupaten Solok.
"Saat saya kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, saya sudah apresiasi langkah Bupati Solok dengan program yang menyediakan satu ekskavator di setiap kecamatan. Ini langkah yang sangat bagus. Seperti untuk membuka jalan baru di kawasan Gunung Talang, yang tanahnya sangat subur, tapi aksesnya belum banyak. Jadi, dengan ekskavator itu bisa membuka akses sehingga petani bisa membawa hasil panennya dengan mudah," ujar Mahyeldi.
Epyardi: Pengadaan Ekskavator, Permintaan Para Walinagari dan Tokoh Masyarakat
Sementara itu, Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, saat kampanye Pilkada 2020 lalu, menegaskan dirinya akan memprogramkan satu kecamatan satu ekskavator. Menurutnya, hal itu berdasarkan keinginan seluruh wali nagari dan tokoh masyarakat yang datang menemuinya dan menjelakan kendala dalam pembukaan akses jalan di Kabupaten Solok.
"Itu hasil aspirasi wali nagari dan masyarakat yang menyatakan memang butuh ekskavator, apalagi setiap musim hujan rawan bencana, ada longsor jalan terban dan lainnya. Nah terbukti beberapa waktu lalu ada longsor sementara alat berat terbatas sehingga mengganggu akses warga. Nah saat saya sudah menjadi bupati saya cek memang dibutuhkan sekali ekskavator apalagi dapat mempercepat pengembangan di bidang pertanian," tutur Epyardi. (PN-001)
Post a Comment