Epyardi Terjerumus, karena OPD-OPD yang Tak Becus Menerjemahkan Niat dan Itikad Sang Bupati

PATRONNEWS January 31, 2022 1

Sisi Lain Penghentian Reklamasi Singkarak

Epyardi Terjerumus, karena OPD yang Tak Becus Menerjemahkan Keinginan Bupati

Keputusan penghentian reklamasi di Danau Singkarak, Jumat (28/1/2022), menyisakan luka dalam yang perih bagi Bupati Solok Epyardi Asda. Reklamasi diputuskan melanggar aturan. Sebagai akibat dari tidak "becus"-nya para OPD terkait dalam menyiapkan regulasi. 

RIJAL ISLAMY, Solok

Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, menyerah dan takluk! Itikad baik dan niat tulusnya membangun sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Solok, dihantam tembok regulasi. Investasi miliaran rupiah di tepian Danau Singkarak, kampung halamannya sendiri, harus diurungkan. Bisa sejenak, bisa saja untuk selamanya. Yang jelas, harga dirinya telah terinjak-injak. Justru, ini terjadi di saat dirinya menjadi Bupati Solok. Apalagi dengan labelnya sebagai politisi tingkat nasional. Tragis!

"Apapun yang diputuskan, kita ikut saja. Kita sebagai pemerintah daerah ikut saja, walaupun niat kita hanya untuk membantu pengembangan wisata di daerah kita," ujar Epyardi, Jumat (28/1/2022), seperti dikutip dari tribunpadang.com.

Ada keraguan yang dirasakan Epyardi Asda. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu, mempertanyakan kenapa yang diminta dihentikan hanya di tempat tertentu saja. Epyardi Asda menuturkan, pihak manapun serta punya siapapun itu Pemda siap untuk menertibkan semua.

"Masyarakat kok enggak, menurut saya itu harus adil semua, siapa saja yang melakukan apakah itu personel ataupun perusahaan, itu dilakukan penindakan semua. Tapi lihat saja nanti. Kami siap melaksanakan apapun perintah mereka. Walaupun punya saya, anak saya, siapapun, karena itu perintah dari atasan, kita laksanakan semua," tegas Epyardi Asda.

Epyardi Asda mengajak semua pihak lihat langsung ke Danau Singkarak apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana tanggapan masyarakat, lalu dirobohkan semua, kemudian nilai bersama-sama.

Jika dirunut ke belakang, penghentian pembangunan fasilitas di samping Dermaga Singkarak seharusnya tidak terjadi, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, bisa menyiapkan perencanaan, regulasi dan aturan. Sejumlah OPD yang terkait tersebut di antaranya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Sebagai bupati yang berlatar belakang pengusaha dan baru masuk ke sistem birokrasi, tentu saja Epyardi Asda, membutuhkan "pasukan" yang mampu menerjemahkan keinginannya sesuai regulasi. Sehingga, apapun keinginan dan yang dilakukan Epyardi, tidak melabrak aturan, seperti yang terjadi di kasus reklamasi Danau Singkarak ini. Sebab, OPD-OPD lah yang lebih tahu dengan aturan, regulasi dan perundang-undangan. Karena sudah belasan bahkan puluhan tahun berkiprah di birokrasi. Ternyata, OPD-OPD ini terbukti tidak mampu menyediakan solusi.

Epyardi kemudian dikeroyok beramai-ramai, akibat OPD-OPD terkait dan "orang-orang dekat"-nya, tak mampu membentengi dan membuat pondasi pertahanan yang kuat terhadap aturan dan regulasi. Prinsip asal bapak senang (ABS), secara masif telah membuat Epyardi tersudut. Mantan kapten kapal itu, seakan menjadi pesakitan, yang dampaknya harus ditanggungnya sendiri. 

Tidak banyak kontra opini yang bisa dilakukan. Tidak banyak penggalangan, penyadaran dan sisi objektivitas yang ditampilkan. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini, justru malah membuat Epyardi makin tersudut. Upaya "pembelaan" yang dilakukan sejumlah OPD, malah menjadi "santapan lezat" bagi media sosial dan pembicaraan di kedai-kedai. Sebagai akibat dari tidak "cengli"-nya OPD-OPD dan orang-orang dekat Epyardi "memainkan" isu dan opini. Di media sosial, Epyardi menjadi sasaran perundungan (bullying). Bahkan, kini sudah melebar ke anaknya, Athari Gauthi Ardi yang merupakan Anggota DPR RI. Demikian juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Jika saja, persoalan reklamasi yang sedang disorot KPK RI ini meluas ke permasalahan lain, yakni Kawasan Wisata Chinangkiek Dream Park, tentu saja harga diri Epyardi Asda bakal semakin runtuh. Bagi Epyardi, hal ini tentu bukan persoalan uang yang sudah dikeluarkan. Tapi ini adalah harga diri! Hati Epyardi bakal semakin perih tersayat.

Masyarakat Kabupaten Solok, juga bakal menanggung malu dan konsekuensi yang tak ringan. Yakni terkait nama baik daerah dalam iklim investasi. Jika orang sekelas Epyardi yang dengan niat dan itikad baik berinvestasi, tidak merasakan kehadiran layanan "birokrasi", bagaimana mungkin ada calon investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. 

"Saya mendukung penuh pengembangan kawasan wisata oleh Bupati Epyardi Asda. Coba kita berfikir ulang kembali, berapa investor di Sumbar yang mau menanamkan modalnya di daerah. Apalagi di Kabupaten Solok. Jelas tidak banyak. Tentunya, agar investasi tak melanggar aturan, harus ada regulasi yang jelas. Tentunya hal ini harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah terutama OPD-OPD terkait. Jangan sampai, niat tulus dan itikad baik itu, justru diterima dengan negatif. Bahkan dengan bumbu-bumbu kebencian," ungkap Septrismen Sutan Putiah, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Gerindra.

Septrismen juga menegaskan bahwa Kabupaten Solok dianugerahi potensi wisata yang sangat indah. Sektor priwisata menurutnya, bisa menjadi salah satu andalan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berkembangnya sebuah kawasan wisata akan memberi multiplier effect. Tidak hanya bagi investor, tapi lebih lagi bagi masyarakat sekitar kawasan.

"Jika sebuah kawasan sudah menjadi ikon, kawasan di sekitarnya juga bakal ikut berkembang. Contoh kecil saja, jika harga makanan di kawasan wisata itu cukup tinggi, maka pengunjung akan mencari harga makanan yang lebih murah, yang berada di sekitar kawasan tersebut. Belum lagi berkembangnya sektor UMKM, seperti sentra oleh-oleh, layanan guide, sektor transportasi, lapangan pekerjaan baru, hingga nama baik daerah. Sehingga, jika pembangunan sarana yang sudah dilaksanakan oleh investor/pengembang dihentikan tanpa ada solusi, maka akan membuat para investor lain, terutama dari luar daerah, takut berinvestasi di Kabupaten Solok," ungkapnya. (***)