Kabid Hukum PORBBI Sumbar: Mubes di Payakumbuh Ilegal!
"Sesuai AD/ART, Mubes hanya dilakukan sekali 5 tahun. Mubes, hanya bisa dilakukan oleh kepengurusan yang sah yang diakui di mata hukum dan undang-undang. Jadi, apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk tindakan ilegal. Mencatut nama organisasi yang sudah berpayung hukum. Yang lebih parah hal itu sama sekali tanpa diketahui oleh kepengurusan yang sah. Dan jelas ini sudah melanggar hukum," terang Jayat.
Meski begitu, Jayat mengatakan sesuai dengan komunikasi dirinya dengan Ketua PORBBI Sumbar Verry Mulyadi, dan hasil rapat konsolidasi di Kota Solok pada Jumat (25/2/2022), PORBBI Sumbar masih mempertimbangkan tanpa menempuh jalur hukum, mengingat organisasi adalah organisasi yang sifatnya sosial.
"Kita masih menempuh langkah-langkah pendekatan. Dengan cara merangkul beberapa orang yang coba melakukan manuver tersebut. Tahap awal, kita nelayangkan somasi terhadap kegiatan di Payakumbuh tersebut. Namun jika masih tidak diindahkan maka akan ditempuh jalur lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan bermuara ke ranah hukum," tegasnya.
Untuk itu, dalam konsolidasi, pengurus kabupaten kota yang hadir Jayat meminta agar tidak terpengaruh dengan giat Mubes di Payakumbuh.
"Porbbi sumbar adalah satu-satunya 'rumah kita bersama' bagi para penghobi berburu babi di Sumatera Barat. Semoga 'rumah kita bersama' ini dapat kita jaga keutuhannya. Terimakasih dan salam kompak selalu demi satu rumah kita yaitu Porbbi Sumbar," ungkapnya.
Dari informasi yang beredar, sejumlah penggiat buru babi berupaya mengambil alih kepemimpinan PORBBI Sumbar dari Verry Mulyadi. Mereka menggelar Mubes di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, pada Jumat-Sabtu (25-26/2/2022). Mirisnya, kegiatan ini di-support oleh Walikota Payakumbuh Riza Pahlevi. Padahal, Riza Pahlevi yang merupakan kader PKS tersebut, merupakan salah satu pengurus di PORBBI Sumbar, di bawah komando Verry Mulyadi. (PN-001)
Post a Comment