Sebelumnya Sebut Epyardi Asda Luar Biasa, Aliansi Mahasiswa Solok Kini Beri Kartu Kuning
Hadiah kartu kuning yang diserahkan di depan Gedung DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Solok dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Solok ke-109, Sabtu (9/4/2022).
Kedatangan AMS untuk menghadiri undangan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Solok dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Solok ke 109 tersebut, dihadang oleh petugas kepolisian dari Polres Solok yang mengamankan rapat paripurna itu. Polres Solok diminta oleh Pemkab Solok untuk mengamankan jalannya sidang di DPRD.
Sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya AMS se-Indonesia itu sempat melakukan dialog dengan petugas keamanan, terkait penghadangan kedatangan mereka dalam memenuhi undangan rapat paripurna istimewa, namun berujung buntu. Karena belum diperkenankan masuk ruangan rapat, akhirnya AMS tersebut menyampaikan tuntutan di Depan Gedung DPRD Kabupaten Solok.
Ketua Umum AMS se-Indonesia, Anggra Islami Dasya mengatakan, tuntutan itu sebagai bentuk keprihatinan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Solok terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Solok saat ini.
"Pemuda dan mahasiswa akan terus bergerak mengawal Pemda Kabupaten Solok. Pemda Kabupaten Solok dan pejabat harus tetap berjalan sesuai dengan koridornya," katanya.
Anggra Islami Dasya mengaku kecewa dengan Bupati Solok lantaran enggan membuka ruang dialog dengan AMS. Bahkan, katanya, saat mahasiswa menyampaiakan aspirasi Bupati Solok Epyardi Asda menghindar dan lari dari mereka, meski Epyardi sempat disoraki oleh para mahasiswa.
Dalam tuntutannya, AMS meminta agar kembali terjalinnya harmoninasi antar pejabat tinggi di Kabupaten Solok. Menurutnya, selama ini hubungan antar pimpinan di Kabupaten Solok terkesan tidak baik, dan masyarakat seolah dipertontonkan dengan sikap egois dan arogansi. Selain itu, AMS se-Indonesia juga menyorot soal keseriusan Pemda Kabupaten Solok terhadap penanganan stunting di Kabupaten Solok. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi gizi anaknya lantaran faktor ekonomi.
AMS juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidikan di Kabupaten Solok, yang kualitas pendidikan daerah Kabupaten Solok itu berada di tingkat bawah di Sumatra Barat (Sumbar).
Terakhir, AMS juga meminta upaya serius Pemda Kabupaten Solok dalam membangkitkan pertanian. Pihaknya berharap, kritik yang disampaikan pemuda dan mahasiswa dianggap sebagai masukan, demi kemajuan daerah bukan sebuah tendensi atas kepentingan politik tertentu.
AMS: Epyardi Asda Luar Biasa, Tegas dan Ikhlas Membangun Kabupaten Solok
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) se-Indonesia melakukan audiensi dengan Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, di Ruang Kerja Bupati Solok, Selasa (7/9/2021). Audiensi itu diikuti oleh Ketua AMS Anggra Islamy Dasya dan sejumlah Anggota AMS. Bupati Epyardi Asda didampingi oleh Kabag Hukum Syamsul Bahri. Usai pertemuan, Anggra menyatakan pertemuan ini merupakan jawaban dari permohonan yang diajukan AMS beberapa waktu lalu.
"Ini adalah pertama kalinya kami atas nama Aliansi Mahasiswa Solok, berdiskusi dan berbincang langsung dengan Bupati. Ini merupakan jawaban atas surat permohonan audiensi yang pernah kami kirimkan kapada Bapak Bupati Solok. Alhamdulillah. Hari ini sudah bisa bertemu langsung dengan Bupati. Kami berdiskusi sekitar dua jam lebih. Sehingga, kami dapat mendengar informasi dari Bupati Solok secara jelas dan utuh," ungkapnya.
Anggra menyebutkan, dalam pertemuan langsung dirinya bersama beberapa perwakilan AMS, memiliki kesan tersendiri. Menurutnya, ternyata Epyardi Asda tidak seperti informasi yang mereka terima dan mereka dengar selama ini. Yakni dari beberapa oknum yang menyebutkan informasi negatif terkait Epyardi Asda selaku kepala daerah.
"Kami melihat sendiri, kesan kami ke Bapak Bupati, orangnya elok (baik dan sopan). Tidak seperti yang digambarkan kepada kami oleh beberapa oknum. Menurut kami, keinginan beliau untuk membangun Kabupaten Solok, kami melihatnya sampai hari ini masih sejalan dengan visi dan misi yang pernah beliau sampaikan sebelumnya. Kemudian, cara beliau menyampaikan kepada kami, tidak ada kesan kasar, tapi lebih kepada tegas. Beliau memang seperti itu bawaannya, artinya itu adalah ciri khas dan karakter beliau. Dari karakter yang tegas itulah nampak keikhlasan beliau untuk membangun Kabupaten Solok," ujarnya.
Selain bicara terkait kepemimpinan Epyardi Asda, Anggra juga mengaku menerima penjelasan betapa pentingnya pengadaan eskavator untuk Kabupaten Solok. Anggra menyimpulkan pegadaan alat berat multi fungsi itu sudah melalui perencanaan yang matang, serta memiliki korelasi yang kuat dengan visi misi Pemkab Solok. Di antaranya yang menjadi program unggulan di bidang pertanian, pariwisata, UMKM dan infrastruktur
"Pengadaan Eskavator itu penting. Karena nantinya dapat dipergunakan dan menjadi kebutuhan untuk membangun infrastruktur pertanian yang ada, membuka akses-akses jalan pertanian baru. Mengingat masih banyaknya lahan tidur yang belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat kita. Termasuk nantinya alat berat ini juga bisa dipergunakan untuk membuka lahan pertanian baru. Sebab tidak bisa hanya menggunakan tenaga manusia saja, terlebih luasnya bentangan wilayah Kabupaten Solok. Kemudian, selain itu juga memang dapat difungsikan untuk penanggulangan bencana apabila terjadi di Kabupaten Solok, sebab banyak daerah rawan bencana. Eskavator ini akan tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, dan semua itu ternyata memang sudah sesuai dengan permintaan seluruh walinagari yang ada di Kabupaten Solok," terangnya.
Anggra juga menyebutkan, bahwa mereka juga sempat minta penjelasan, sekaligus berdiskusi terkait terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Solok Nomor 60 Tahun 2021 yang disebut-sebut sebagai sebab kericuhan di internal DPRD Kabupaten Solok.
"Beliau menjelaskan secara gamblang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yakni sudah diatur didalam Susduk, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018. Dimana pimpinan DPRD itu bersifat kolektif kolegial. Untuk itu kami juga sudah mendapatkan penjelasan dan pemahaman dari Bapak Bupati yang kami anggap sangat urgen," ungkapnya.
Anggra juga meminta masyarakat Kabupaten Solok untuk untuk bisa membaca dan mendalami informasi yang tersebar di media sosial dan media lainnya. Termasuk juga media-media yang memuat tentang kisruh di Kabupaten Solok. Jangan sekadar membaca judul, tapi harus dibaca dan dipahami seutuhnya.
"Masyarakat seharusnya dalam menerima informasi, baik dari media resmi maupun media sosial harus pandai menterjemahkan dengan baik. Karena banyak persoalan pada hari ini, di balik kepentingan rakyat yang lebih besar. Kami juga melihat, dan kuat dugaannya bahwa juga ada konflik kepentingan yang tercium. Walaupun itu media resmi, sebaiknya masyarakat jangan hanya membaca terpaku pada judul saja, tapi sebaiknya dibaca sampai tuntas dan paham apa pesan yang ingin disampaikan oleh media tersebut. Sekaligus juga, untuk menghindari gagal paham dari informasi itu sendiri. Karena judul itu setahu kami, kebanyakan adalah untuk memantik, supaya orang bisa membaca isi berita lebih dalam, lebih utuh," paparnya. (*/PN-001)
Post a Comment