Dodi Hendra: Ibarat Fir'aun, Tirani Sudah Gunakan Preman dan Walinagari untuk Memaksakan Kehendak
Dodi Hendra: Ibarat Fir'aun, Tirani Sudah Gunakan Preman dan Walinagari untuk Memaksakan Kehendak
Sejumlah Warga Acak-Acak Gedung DPRD Kabupaten Solok
SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, menyebut aksi seorang warga yang mengamuk dan mengacak-acak Gedung DPRD Kabupaten Solok, di Arosuka, dan video sejumlah walinagari yang mengajukan "mosi tak percaya" kepadanya, pada Selasa (9/1/2024), sebagai tindakan barbar dari sebuah tirani di Kabupaten Solok. Dodi mengibaratkan tindakan tersebut mengingatkan dirinya pada perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Legislator Partai Gerindra tersebut juga menegaskan, dirinya bersama 7 Fraksi dari 8 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Solok, akan melaporkan tindakan premanisme tersebut ke Polda Sumbar.
"Ini merupakan sebuah tindakan barbar dari sebuah tirani di Kabupaten Solok. Mengingatkan saya pada perjuangan Nabi Musa bersama kaumnya dan masyarakat yang berjuang dari intimidasi Fir'aun. Tirani saat ini sudah menggunakan segala cara untuk memaksakan kehendaknya ke masyarakat. Namun, kami (DPRD Kabupaten Solok) akan menempuh cara-cara konstitusional untuk melawan. Kepada masyarakat Kabupaten Solok, kami minta untuk tetap tenang, tidak terprovokasi dan menjaga kondusivitas. Biarlah kami yang menyelesaikan hal ini dengan cara-cara konstitusional," ungkapnya.
Dodi Hendra juga menyatakan, kalau warga ingin menemui dirinya, selain di Kantor DPRD, pintu rumah pribadinya selalu terbuka. Jika tidak ada di rumah, warga bisa menelepon dirinya secara langsung dan akan difasilitasi. Dodi menegaskan dirinya tidak pernah enggan ditemui masyarakat. Karena juga merupakan masyarakat Kabupaten Solok. Dodi menduga, kedatangan warga tersebut adalah upaya menggagalkan pengajuan Hak Interpelasi dari 7 Fraksi dari 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Solok.
"Hahaha. Dodi Hendra bisa ditemui dimana saja. Bisa di kantor, di rumah, di restoran, di kedai kopi, dan dimana saja. Kalau ingin bertemu, cukup telpon saja, pasti saya fasilitasi. Saya tidak seperti Bupati Solok yang kemana-mana selalu pakai Patwal. Bahkan di Kabupaten Solok saja, selalu pakai Patwal. Saya menduga, adalah upaya menggagalkan pengajuan Hak Interpelasi dari 7 Fraksi dari 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Solok," ujarnya.
Sebelumnya, dikutip dari denbagus.co, sejumlah warga menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok pada Selasa (9/1/2024). Mereka memburu ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra untuk mempertanyakan kasus dugaan perkosaan yang mencoreng nama lembaga wakil rakyat. Warga mulai muak dan jengah melihat apa yang dilakukan oleh sejumlah wakilnya. Mulai dari lempar asbak, berkata-kata kotor, temuan BPK Rp5,7 miliar, dan perjalan dinas Rp15,4 miliar.
"Kami muak dengan mereka, semakin hari semakin rusuh. Mereka mempertontonkan rusaknya moral," ujar sejumlah warga yang menggeruduk.
"Mana Ketua DPRD, mana Ketua DPRD," teriak warga lainnya.
Dalam video aksi geruduk kantor wakil rakyat itu viral di media sosial itu, sejumlah warga mengacak-acak ruangan Gedung DPRD Kabupaten Solok. Sejumlah gelas dan pot bunga di ruangan pecah berkeping-keping. Namun, saat kejadian, tidak tampak seorangpun anggota DPRD Kabupaten Solok. Meski, pada Selasa (9/1/2024), ada agenda sidang Paripurna Pengajuan Hak Interpelasi 7 Fraksi DPRD Kabupaten Solok kepada Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar.
Kasat Pol PP Kabupaten Solok Elafki mengatakan, dari informasi anggotanya di lapangan, warga yang menggeruduk mencari ketua DPRD Dodi Hendra terkait kasus dugaan perkosaan. Meski begitu, kata Elafki, situasi dan kondisi di DPRD masih kondusif serta aman.
"Iya. Mereka mencari ketua DPRD soal kasus pemerkosaan. Namun, mereka tidak menemukan yang dicari sehingga terjadi sedikit gesekan. Mereka hanya mencari ketua DPRD. Untuk kondisi aman terkendali. Ada 10 orang anggota kami yang disiagakan," tuturnya. (PN-001)
Post a Comment