Dinas Kominfo Memanas-Manasi Bupati Solok untuk "Menyerang" Gubernur Sumbar

PATRONNEWS May 03, 2024 0

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) patut dipertanyakan. Alih-alih akan memberikan kesejukan dan kondusivitas terkait informasi publik, OPD itu, justru terkesan memanas-manasi Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar untuk terus bersitegang dengan Pemprov Sumbar. Bahkan, di sejumlah rilisnya, Dinas Kominfo Kabupaten Solok diduga ikut berpolitik praktis dengan menggiring pemberitaan terkait kegiatan politik Epyardi Asda yang berniat maju ke pentas Pilkada (Pilgub) Sumbar 2024. OPD yang dipimpin oleh Kadis Teta Midra dan Sekdis Safriwal, yang juga Juru Bicara (Jubir) Pemkab Solok, juga menyebarkan rilis terkait kegiatan politik Epyardi Asda di luar Kabupaten Solok.

Terbaru, Dinas Kominfo Kabupaten Solok menggiring opini bahwa Pemprov Sumbar tidak serius dalam penyelesaian masalah jalan nasional di Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Dinas Kominfo Kabupaten Solok dalam rilisnya menyebutkan bahwa Bupati Solok bergerak cepat selesaikan Jalan Nasional Aie Dingin, sementara Pemprov Sumbar disebut lamban, karena disebut "masih tunggu pimpinan".

Dinas Kominfo Kabupaten Solok merilis informasi terkait rapat Bupati Solok beserta jajaran bersama pemilik tambang, BPJN Sumbar, Inspektur Tambang, dan Pemerintah Provinsi Sumbar di ruang rapat Setda Kabupaten Solok, Arosuka, pada Senin (29/4/2024):

Disebutkan, pertemuan ditujukan untuk mencari solusi penataan tambang dan penyelesaian jalan nasional di Nagari Aie Dingin itu belum melahirkan keputusan.

Bahkan Epyadi Asda yang dikenal tegas itu kecewa dengan sikap Pemerintah Provinsi Sumbar yang dinilai tidak serius menyelesaikan tanggung jawabnya dalam persoalan tambang.

Padahal Epyardi Asda pasang badan untuk membela nasib warganya dan demi selesainya perbaikan jalan nasional. Namun, kewenangannya tersebut terbatas.

"Saya ingin ini cepat selesai, pertemuan kita ini jangan rapat-rapat melulu, harus ada keputusan. Saya siap memutuskan ini. Tapi kewenangan  tambang ini ada pada provinsi. Makanya saya undang kita duduk bersama di sini selesaikan, dan putuskan sehingga nasib rakyat saya jelas, dan jalan nasional beres," ungkap Epyardi.

Diungkapkan, Epyardi Asda ia mengaku kecewa dengan Pemprov Sumbar yang tidak bisa mendatangkan perwakilannya yang bisa memutuskan persoalan tersebut. 

"Seharusnya yang datang dari provinsi itu yang bisa memutuskan. Kami di sini (Pemkab Solok) dari Kabid hingga kepala dinas sampai Sekda hadir dan saya siap tanda tangan untuk keputusan ini. Pelaku tambang sudah ada, warga yang tambang rakyat ada, BPJN, dan inspektur tambang hadir, tapi pihak Pemprov mendatangkan orang yang tidak bisa memutuskan ini," kata Epyardi.

Selain karena menderitanya warga Kabupaten Solok yang bekerja di tambang, atau tambang rakyat karena aktivitasnya dihentikan. Proses penganggaran untuk jalan nasional di pusat juga sudah memasuki pembahasan.

"Saya tahu soal penganggaran di pusat itu, saya pernah di DPR RI. Jadi kalau lama-lama kita rapat dan rapat terus, sementara proses penganggaran di pusat terus berjalan, maka bisa jadi soal jalan ini bakal terganggu untuk dianggarkan," ucapnya.

Hal ini juga berkaitan dengan surat dari Dirjen Bina Marga yang menjelaskan, pengerjaan jalan nasional di Aie Dingin tak bisa dilakukan jika belum ada kesepakatan dari semua pihak untuk penataan tambang di Aie Dingin.

"Sesuai dengan surat dari Dirjen itu, harus ada kesepakatan soal penataan tambang yang salah satu menjadi pemicu rusaknya jalan nasional itu, meski tidak semua tambang yang menjadi penyebabnya. Tapi ini harus kita sikapi dengan cepat," ujarnya.

Solusi Bersama

Epyardi Asda sudah mempunyai gambaran dan sudah menemukan benang merah dalam persoalan jalan nasional dan tambang tersebut.

"Dari hasil pertemuan tadi, meski belum diputuskan,saya sudah dapat benang merah atau gambaran solusi ini. Memang banyak melibatkan banyak hal, tetapi saya yakin jika ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Salah satu yang saya tarik pelaku usaha tambang ini siap dengan membuat komitmen, termasuk soal lahan atau jarak badan jalan nasional ini," kata Epyardi.

Diungkapkan Epyardi, pihaknya akan mengundang kembali semua pihak dalam waktu dekat agar segera memutuskan persoalan jalan nasional itu.

Pemprov Sumbar

Kabid Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumbar Edral Pratama mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan itu ke pimpinannya terlebih dahulu.

"Mungkin itu saja, dan kami minta maaf karena pimpinan kami belum bisa hadir. Poin-poin dari pertemuan ini akan kami bawa dan disampaikan kepada pimpinan kami," ucapnya.

Tak Pernah Ditegur Pemprov Sumbar

Hendra, pengelola tambang mengatakan selama ini ia belum menerima secara resmi teguran atau pembinaan dari Provinsi Sumbar selaku pihak yang mengeluarkan izin.

"Sejauh ini secara resmi belum ada (teguran dan pembinaan).Kami siap menepati apa yang diarahkan dan diwajibkan oleh pemerintah akan kami lakukan, tahu-tahu datang disuruh tutup," ujarnya.

Inspektur Tambang Hendri mengatakan, kewenangannya sesuai dengan kewenangannya harus ada surat dari gubernur permintaan untuk diawasi (tambang Aie Dingin) sesuai dengan Kepdirjen dan Keppres.

"Karena untuk non logam (tambang Aie Dingin) sudah didelegasikan sesuai dengan Keppres itu, tetapi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan yang lima aspek itu pelaksanaannya inspektur tambang. Khusus untuk Aie Dingin kami sudah diminta melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan di 2024 ini," ucapnya.

Diungkapkannya, pihaknya sudah menyurati pihak ESDM Sumbar terkait hasil tindak lanjut pengawasannya.

"Kami sudah surati ESDM Sumbar," ujarnya. (PN-001)

Sumber: Press Release Dinas Kominfo Kabupaten Solok