Pj. Bupati Kepulauan Mentawai Kukuhkan dan Lantik Dua Pejabat Tinggi Pratama
Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, setiap pejabat ASN akan dievaluasi setiap lima tahun. Evaluasi ini meliputi kinerja, loyalitas, komitmen, dan konsistensi pejabat dalam menjalankan tugas pokoknya.
“Seorang filsuf Yunani pernah mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jabatan tinggi pratama atau madya berlaku selama lima tahun. Apa yang kita saksikan hari ini merupakan bagian dari proses tersebut,” kata Pj. Bupati Fernando.
Ia juga menjelaskan bahwa kedua pejabat yang dilantik—Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pariwisata—telah melalui proses evaluasi dengan hasil yang memuaskan.
Sebagai hasil dari evaluasi tersebut, Pj. Bupati memutuskan bahwa Joni Anwar, salah satu pejabat, akan mengisi posisi sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Sedangkan Sekda Martinus D tetap akan memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pada tahun 2025.
“Tahun depan, hampir seluruh wilayah otonom di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, akan menghadapi masalah fiskal yang membutuhkan pengelolaan bijaksana. Bagaimana kita mengelola anggaran yang terbatas namun tetap menjaga kelangsungan pemerintahan menjadi tantangan utama bagi kita,” ungkap Fernando.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN, kedisiplinan, dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Filosofi “Musara Kasimaeruk,” yang berarti “bersama-sama membangun kebaikan,” harus terus dijunjung dalam bekerja untuk mencapai hasil yang terbaik. (yy/prokopim/PN-001)
Post a Comment