Spanduk Penolakan Bertebaran Saat Sosialisasi Proyek PLTS Terapung Danau Singkarak
Sosialisasi pembangunan PLTS ini digelar di lapangan SMP N 2 Batipuh Selatan Nagari Padang Laweh Malalo, dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Tampak hadir di lokasi sosialisasi pihak PLN Indonesia Power, pejabat Pemprov Sumbar, Bupati Tanah Datar Eka Putra dan jajaran.
Selain itu, juga hadir perwakilan tokoh masyarakat dari empat Nagari di Kecamatan Batipuh Selatan diantaranya Nagari Sumpur, Padang Laweh Malalo, Guguak Malalo, Bungo Tanjung.
Tokoh masyarakat hadir memenuhi undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana.
Sejumlah spanduk penolakan dari masyarakat setempat terpajang di pekarangan sekolah, diantaranya dari masyarakat Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, Jorong Padang Laweh Nagari Padang Laweh Malalo, Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo, Jorong Baing Nagari Guguak Malalo, Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo, hingga Jorong Tangah Duo Puluah Nagari Padang Laweh Malalo.
Sementara spanduk penolakan dari perantau Malalo terpajang di pagar bagian luar SMP N 2 Batipuh Selatan, diantaranya dari DPP Ikatan Keluarga Malalo (IKMAL), IKMAL Batam, IKMAL Palembang, IKMAL Jabodetabek, IKMAL Jakarta, IKMAL Bengkulu, hingga IKMAL Gunung Sitoli.
Helmi Kautsar, Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak dalam sambutannya mengatakan bahwa program PTLS Danau Singkarak tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kami berharap mari kita bersama-sama menjaga harmoni antara kemajuan teknologi, manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik," kata Helmi.
Helmi mengatakan, rencana proyek PLTS di Danau Singkarak merupakan solusi inovatif mendukung kebutuhan energi bersih di Indonesia. Dia juga mengklaim proyek ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan habitat ikan bilih di Danau Singkarak.
"Melalui program ini kami berharap PLTS tidak hanya menjadi solusi kebutuhan energi bersih,tapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat, lingkungan dalam pelestarian ekosistem di Danau Singkarak," ujarnya.
Helmi menuturkan, Danau Singkarak adalah kebanggaan Sumatera Barat. Selain menjadi ikon wisata, danau ini juga menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat sekitar.
Helmi menuturkan, pihaknya telah merancang dan merencanakan sejumlah program yang terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan PLTS, diantaranya program peningkatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, dengan mendorong pengembangan produk olahan ikan bilih sebagai komoditi unggul untuk kesejahteraan masyarakat.
Lalu, juga ada program edukasi dan pelatihan masyarakat nelayan. Kemudian, program konservasi atau perlindungan ikan bilih.
"Bersama para ahli dan masyarakat lokal kami akan memastikan bahwa keberadaan PLTS terapung tidak akan mengganggu habitat alami ikan bilih, dengan melakukan konservasi atau perlindungan khusus di area-area tertentu di Danau Singkarak," ujarnya.
Selain itu, program yang telah disusun ialah rencana kolaborasi penelitian bekerja sama dengan akademisi, lembaga riset untuk mempelajari lebih lanjut ekosistem Danau Singkarak.
Masyarakat Menolak
Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di permukaan Danau Singkarak. Hal itu terungkap saat Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem, M.Shadiq Pasadigoe menampung aspirasi masyarakat, saat menggelar kegiatan kunjungan ke Kantor Camat setempat, Senin (23/12/2024).
Rencana akan didirikanya proyek PLTS di permukaan Danau Singkarak, yang akan menelan dana sebesar Rp900 miliar dan dijadikan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ditolak oleh masyarakat salingka Danau Singkarak, dengan alasan akan merusak pencaharian warga.
Tokoh Masyarakat Batipuh Selatan, Can Amalo, mewakili masyarakat setempat, dalam penyampaiannya, sangat menolak pembangunan PLTS di Danau Singkarak, karena selama ini, Danau Singkarak menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Sehingga, dikhawatirkan akan menambah angka kemiskinan di wilayah Salingka Danau Singkarak.
"Kami, mewakili masyarakat, sangat menolak pembangunan PLTS di wilayah kami, karena akan menambah kemiskinan, dan menghilangkan mata pencaharian warga sekita Danau singkarak ini. Kami bersama masyarakat, sangat bersyukur dengan adanya kunjungan kerja dari Anggota DPR-RI, dari Nasdem, bapak M. Shadiq Pasadigoe kebetulan Tokoh masyarakat Tanah Datar menampung aspirasi guna disampaikan langsung, tentang penolakan pembangunan PLTS ini," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI fraksi Partai NasDem Komisi XIII M. Shadiq Pasadigoe, dalam menyikapi keluhan masyarakat, Kecamatan Batipuh Selatan ini, ia akan mennyarankan bahwa masyarakat harus kompak dalam menghadapi persoalan ini. Bupati Tanah Datar dua periode (2005-2010 dan 2010-2015) ini, menegaskan bahwa penolakan tidak bisa dilakukan secara perseorangan. Serta penolakan harus mempunyai alasan yang jelas.
"Masyarakat harus kompak menghadapi apa yang terjadi, dalam penolakan pembangunan PLTS ini. Jadi, tidak bisa menolak secara perseorangan, harus bersama. Selain itu, penolakan tentu harus mempunyai alasan yang jelas dan jangan ada kekerasan atau anarkis," ujarnya.
Andre Rosiade: Yang Penting Investasi Jalan, Masyarakat Untung, Ekonomi Tumbuh
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebutkan akan ada proyek besar yang dilakukan oleh PLN dengan investor dari Arab Saudi yakni pembangunan proyek PLTS di Danau Singkarak senilai Rp900 miliar. Pembangunan PLTS ini merupakan satu dari 5 Proyek Raksasa yang akan dibangun di Sumbar. Yakni Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Fly Over Sitinjau Lawik, Stadion Gelora Haji Agus Salim (GHAS) dan Terowong Termegah di Asia. Andre berharap proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Sumatra Barat.
"Proyek ini dibawa oleh PLN dengan investor dari Arab Saudi yang sudah berhasil investasi di Cirata, waduk Jatiluhur. Proyek PLTS ini direncanakan menghasilkan 2x100 MW kerja sama PT PLN Indonesia Power dengan ACWA Power dari Saudi," katanya.
"Insya Allah pertenganah Januari 2025 kita minta Pak Gubernur, Pak Bupati sama-sama kita temui masyarakat untuk sosialisasi. Yang penting investasi bisa jalan, masyarakat untung, ekonomi tumbuh lalu danau pun tidak rusak. Intinya kami ingin mengajak seluruh bupati dan walikota juga gubernur bekerja sama dengan kami Partai Gerindra untuk melakukan lompatan besar pembangunan Sumbar," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu. (*/PN-001)
Sumber: Tribunpadang.com, detik.com, goodnews, jurnalminang.id
Post a Comment